SOLOPOS.COM - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. (Independet.co.uk)
Presiden Filipina mengaku pernah membunuh orang saat masih remaja.
Solopos.com, DA NANG – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, membeberkan kenakalannya saat masih remaja. Orang nomor satu di Filipina itu mengaku pernah menikam seseorang sampai tewas saat berusia 16 tahun. Bahkan, dia kerap ditahan di penjara karena terlibat tawuran.
Pengakuan mengejutkan itu disampaikan Rodrigo Duterte di hadapan komunitas warga Filipina saat menghadiri pertemuan Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), di Da Nang, Vietnam, Kamis (9/11/2017).
“Aku pernah membunuh orang saat masih remaja. Saat itu, usiaku masih 16 tahun. Aku berkelahi dengan orang yang sangat aku benci dan akhirnya membunuhnya. Coba tebak, berapa banyak orang yang aku bunuh setelah menjadi presiden?” kelakarnya seperti dilansir CNN, Jumat (10/11/2017).
Lebih lanjut, pria berusia 72 tahun itu dengan bangga menyebut dirinya sering menjadi tahanan. Dia menceritakan kenakalannya semasa remaja tanpa beban. “Aku sering ikut tawuran sampai menjadi tahanan. Aku dulu adalah anak yang sangat nakal,” sambung dia.
Tapi, pengakuan Rodrigo Duterte ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Sebab, seorang asistennya meminta semua orang tidak langsung mempercayai ucapan Duterte. Sebab, dia merupakan orang yang gemar bercanda.
Dalam kesempatan itu, Duterte menyampaikan alasannya memberlakukan kebijakan anti-narkoba yang dinilai kontroversial. Kebijakan itu mendapat kritik pedas dari pakar hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Agnes Callamard.
Sejak menjabat sebagai presiden, sekitar 3.967 rakyat Filipina meregang nyawa di tangan penembak misterius akibat kebijakan anti-narkoba dari Duterte. Sekitar 2.290 diantaranya memang terbukti terlibat sindikat narkoba. Sementara sisanya belum diketahui pasti keterlibatan mereka.
Sejumlah lembaga pengamat HAM mengkritik langkah Duterte memerangi narkoba yang dinilai sadis itu. Namun, Duterte tetap kekeh dengan pendiriannya. Dia bahkan berniat mengadakan pertemuan internasional untuk membahas HAM di negaranya.