Logo Kabupaten Sleman. (JIBI/Harian Jogja/Dok) Logo Kabupaten Sleman. (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Jumat, 10 November 2017 01:20 WIB Abdul Hamid Razak/JIBI/Harian Jogja Sleman Share :

86 Kades Bakal Sambat ke Bupati Sleman, Ini Penyebabnya

Mereka meminta penjelasan Bupati Sleman Sri Purnomo terkait sejumlah kebijakan Pemkab selama ini

Solopos.com, SLEMAN-Sebanyak 86 Kepala Desa se-Kabupaten Sleman akan sambat atau berkeluh kesah ke Bupati Sleman, Jumat (10/11/2017) ini. Mereka meminta penjelasan Bupati Sleman Sri Purnomo terkait sejumlah kebijakan Pemkab selama ini.

Humas Paguyuban Manikmoyo Sleman Tomon Haryo Wirosobo mengakan, aksi tersebut dilakukan untuk menegaskan kemerdekaan dan otonomi Pemdes sesuai UU Desa. Selama ini, katanya, Pemdes tidak dilibatkan dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemkab Sleman.

“Ini tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemdes,” katanya kepada Harian Jogja, Kamis (9/11/2017).

Dia menyontohkan, masalah seleksi perangkat desa. Pemkab, kata Tomon, mengatur sedemikian rupa proses seleksi perangkat desa. Pemdes hanya melaksanakan apa yang digariskan oleh Pemkab. Padahal, katanya, Pemdes lebih tahu kebutuhan masalah pengisian perangkat desa.

“Ini juha tidak sesuai dengan otonomi desa. Ini salah satu contoh intervensi yang dilakukan Pemkab,” jelasnya.

Pemkab, katanya, seharusnya mendorong Desa untuk melaksanakan UU No 6 tentang Desa sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemerintah Desa tanpa ada intervensi dari manapun. “Ini sebagian kecil atau contoh yang ada. Masih banyak lagi,” ujar Kades Wonokerto Turi ini.

Dalam penyusunan kebijakan tentang Desa, kata Tomon,  Kepala Desa seharusnya juga dilibatkan.  Hal itu dinilai penting selain agar lebih aspiratif pelibatan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. “Jadi kebijakan yang dijalankan bisa relevan, bukan top down,” kritiknya.

Selain itu, para Kades juga akan meminta klarifikasi terkait baju KORPRI yang diberikan oleh Pemkab. Menurutnya, baju tersebut juga tidak mencerminkan idependensi Pemdes. Sebabnya, meski memiliki baju KORPRI, para Kades juga tidak bisa ikut atau terlibat dalam kegiatan KORPRI.

“Lalu untuk apa? Kami jadi KORPRI Perjuangan? Besok [hari ini] akan kami kembalikan,” kata Tomon.

lowongan pekerjaan
PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Menduniakan Bahasa Indonesia

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (28/10). Esai ini karya Vilya Lakstian Catra Mulia, dosen Linguistik di Jurusan Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah vilyalakstian@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Perkembangan dunia saat…