SOLOPOS.COM - Ilustrasi guru (Dok. JIBI/Harian Jogja)
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulonprogo mengumumkan 29 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi tahap akhir
Harianjogja.com, KULONPROGO-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulonprogo mengumumkan 29 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi tahap akhir pada pengadaan tenaga bantu pendidikan non Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (7/11/2017). Mereka ditargetkan langsung bisa mulai mengajar pada pekan ini.
Kepala Dinas Dikpora Kulonprogo, Sumarsana mengatakan, sebanyak 80 orang telah mengikuti seleksi wawancara dan ujian micro teaching atau praktek mengajar pada Kamis (2/11/2017) dan Jumat (3/11/2017) pekan lalu.
Mereka terdiri dari 74 pelamar guru kelas dan enam guru pendidikan agama Islam (PAI). “Berdasarkan hasil seleksi wawancara, hari ini kami mengumumkan peserta yang dinyatakan diterima sebagai tenaga bantu pendidikan,” ujar Sumarsana, Selasa siang.
Pengadaan tenaga bantu pendidikan nonASN sebenarnya dibuka untuk 28 posisi guru kelas dan dua guru PAI yang akan bertugas di 30 SD negeri berbeda. Namun, pada akhirnya masih ada satu posisi guru kelas yang tetap tidak terisi. “Ada satu sekolah yang tidak ada pelamarnya. SD Negeri Plampang di Kokap,” kata Sumarsana.
Sumarsana lalu mengungkapkan, penandatangan kontrak kerja dilaksanakan pada Rabu (8/11/2017). Mereka rencananya mulai bertugas di sekolah penempatan masing-masing mulai Kamis (9/11/2017) besok.
Kebutuhan guru SD di Kulonprogo mencapai sekitar 359 orang. Masalah kekurangan guru terus berlanjut karena perekrutan guru melalui jalur seleksi calon ASN tidak bisa diandalkan akibat masih adanya moratorium.
Pemkab Kulonprogo kemudian memberanikan diri untuk melakukan pengadaan tenaga bantu pendidikan nonASN. Program itu mendapatkan dukungan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulonprogo, khususnya terkait pemberian honor.
April lalu, sekitar 240 guru tidak tetap (GTT) di 274 SD negeri telah diberdayakan sebagai tenaga bantu pendidikan nonASN. Perekrutan tahap kedua kemudian dilakukan mulai pertengahan Oktober kemarin dan berhasil mendapatkan 29 guru baru.
Dinas Dikpora Kulonprogo masih harus merekrut puluhan orang lagi agar masalah kekurangan guru benar-benar teratasi. Meski begitu, Sumarsana belum bisa memastikan kapan bisa melaksanakannya. “Untuk tahun depan, saya masih menunggu penetapan APBD 2018,” ungkap dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kulonprogo, Yuriyanti berpendapat pegawai nonASN memang menjadi alternatif untuk mengatasi kekurangan pegawai akibat adanya moratorium perekrutan ASN, termasuk tenaga pendidikan.
Namun, seleksinya harus tetap berpatokan pada standar perekrutan pegawai agar mereka yang terpilih memang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.