Hari Penanam Tembakau Dunia 2017. Ketua Umum APTI, Suseno (kedua dari kiri) saat berbicara dalam diskusi umum memperingati World Tobacco Growers Day (WTGD) 2017 di Seven and Bistro Cafe, Semarang, Rabu (8/11/2017). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
Rabu, 8 November 2017 22:50 WIB Imam Yuda S./JIBI/Semarangpos.com Semarang Share :

Cukai Rokok Naik, Petani Desak Pemerintah Jaga Kedaulatan Tembakau

Pemerintah telah menetapkan cukai tembakau naik 10,04% pada 2018.

Solopos.com, SEMARANG – Naiknya cukai tembakau sebesar 10,04% pada 2018 nanti mendapat reaksi beragam dari para petani tembakau di Indonesia.

Para petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) sebenarnya tidak mempermasalahkan kenaikan cukai itu. Bahkan, meski pun kenaikan cukai itu dipastikan bakal membuat harga rokok naik dan bisa menyebabkan turunnya konsumsi rokok maupun permintaan tembakau di pasar.

Meskipun tidak mempermasalahkan kenaikan cukai rokok, petani tembakau berharap pemerintah memberikan kontribusi lebih besar dalam menjaga kedaulatan tembakau di Tanah Air. Harapan itu diungkapkan Ketua Umum APTI, Suseno, saat menggelar diskusi publik dalam rangka memperingati Hari Penanam Tembakau Dunia atau World Tobacco Growers Day (WTGD) 2017 di Seven Bistro Cafe, Kota Semarang, Rabu (8/11/2017).

“Kami ingin pemerintah lebih peduli pada petani tembakau. Kami memberi sumbangan yang besar bagi devisa negara,” ujar Suseno.

Suseno menyebutkan meski selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa yang besar, tembakau kerap dianggap sebagai sebuah biang permasalahan kesehatan di Tanah Air. Padahal pada tahun 2018 nanti pemerintah menargetkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) mencapai Rp148,23 triliun atau naik sekitar 0,5% dari CHT pada 2017, yakni Rp147,49 triliun.

Hal itu tak sebanding dengan peran pemerintah dalam menjaga kedaulatan petani tembakau. Banyaknya kampanye antirokok membuat industri tembakau kerap dianggap sebagai biang permasalahan kesehatan. Kondisi itu pulalah yang membuat pemerintahan Joko Widodo enggan menyetujui RUU Tembakau yang dianggap mampu menjaga kesejahtraan para petani tembakau.

Pakar ekonomi pertanian dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Prof. Sony Heru Priyanto, menilai selama ini pemerintah terkesan menganggap industri tembakau sebagai istri siri. Pemerintah terkesan tidak peduli dengan hasil pertanian tembakau, meskipun sangat membutuhkan hasilnya.

“Padahal, maju atau tidaknya industri tembakau di Tanah Air sangat bergantung dari peran pemerintah. Pemerintah bisa berperan aktif dalam melobi pabrik-pabrik [rokok] untuk mengambil hasil dari petani tembakau lokal. Tapi, selama ini hal itu belum dilakukan,” ujar Sony.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

lowongan pekerjaan
ASTRA DAIHATSU KLATEN, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Menduniakan Bahasa Indonesia

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (28/10). Esai ini karya Vilya Lakstian Catra Mulia, dosen Linguistik di Jurusan Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah vilyalakstian@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Perkembangan dunia saat…