Ilustrasi kartu seluler (New Vision) Ilustrasi kartu seluler (New Vision)
Selasa, 7 November 2017 07:50 WIB Imam Yuda S./JIBI/Semarangpos.com Semarang Share :

REGISTRASI KARTU PRABAYAR
Pemprov Jateng Imbau Masyarakat Tak Unggah KK dan KTP di Medsos

Registrasi kartu seluler prabayar mewajibkan masyarakat mendaftarkan nomor Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Solopos.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengimbau kepada masyarakat untuk tidak latah dalam mengunggah Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke media sosial (medsos) yang bisa diakses publik demi mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jateng, Dadang Somantri, menyebutkan diberlakukan registrasi kartu seluler prabayar sejak 31 Oktober 2017 lalu dengan menggunakan nomor KK dan KTP menimbulkan kekhawatiran masyarakat bahwa data yang mereka kirimkan bisa disalahgunakan.

Namun, Dadang meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan program pemerintah pusat itu. Justru  dengan mengirimkan data ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) itu akan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal melalui media siber maupun meminimalisasi persebaran berita hoax.

“Data yang dimasukkan akan ditelusuri dan diverifikasi berdasarkan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri]. Jika tidak sesuai, registrasi tidak dapat dilakukan. Itu justru untuk perlindungan bagi masyarakat,” ujar Dadang seperti dikutip dalam laman Internet resmi Pemprov Jateng, Senin (6/11/2017).

Kendati demikian, Dadang meminta masyarakat agar berhati-hati dengan data miliknya yang telah tercantum di KTP maupun KK. Ia meminta data itu jangan sembarangan diunggah ke media sosial karena berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“KTP atau KK jangan sembarangan di-scan, difoto, terus di-upload di media apa pun. Saking senangnya, data malah di-upload di WA. Data itu khawatirnya bisa dipakai orang,” tegas mantan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah itu.

Ditambahkan, jika masyarakat mendapati ada pihak yang menggunakan datanya, dapat melaporkan kepada pihak berwenang. Pelaku penyalahgunaan data tersebut dapat dikenakan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

lowongan pekerjaan
PERUSAHAAN TEKSTIL, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Sejarah Kebangsaan di Kawasan Singosaren

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (30/10/2017). Esai ini karya Heri Priyatmoko, dosen Sejarah di Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah heripri_puspari@yahoo.co.id. Solopos.com, SOLO–Maestro tari, Sardono W Kusumo, pulang kampung. Dalam usia sepuh dan lama…