SOLOPOS.COM - Ilustrasi guru kelas SD. (JIBI/Solopos/Dok.)
Pengurus Besar PGRI menyebut saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 1 juta guru.
Solopos.com, SUKOHARJO — Indonesia masih kekurangan sekitar satu juta guru jenjang SD-SMA. Karenanya, guru tidak tetap (GTT) maupun honorer harus dioptimalkan untuk mengatasi krisis guru tersebut.
Hal ini diungkapkan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, di sela-sela seminar nasional peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) di Gedung Graha Mulya, Sukoharjo, Selasa (7/11/2017).
“Indonesia kekurangan 800.000 orang hingga 1 juta orang guru di berbagai daerah. Hal ini menjadi persoalan jangka panjang yang harus segera diatasi,” kata dia.
Padahal, pemerintah pusat menerapkan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama beberapa tahun ini. Sementara guru PNS di setiap daerah yang memasuki masa pensiun berjumlah ratusan orang setiap tahun. Hal ini berimbas pada minimnya jumlah sumber daya manusia (SDM) guru di setiap daerah.
Unifah meminta pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan yang cenderung merugikan profesi guru. “Kami selalu mawas diri dan mau mengevaluasi. Jika ingin kualitas pendidikan maju, kembalikan kedaulatan guru. Persoalan itu harus dibenahi,” papar dia.
Solusinya, pemerintah harus menyusun analisis kebutuhan tenaga kerja untuk mengetahui persentase kekurangan guru di setiap jenjang pendidikan. Bisa juga dengan merekrut guru untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Solusi lainnya para GTT harus menerima gaji yang layak. “Persentase dana bantuan operasional sekolah [BOS] untuk membayar gaji guru honorer bisa dinaikkan. Saat ini kan maksimal 15 persen dari dana BOS yang diterima di setiap sekolah,” terang Unifah.
Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendy, mengatakan bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ihwal krisis guru di Tanah Air. Menurut Muhadjir, guru harus meningkatkan profesionalisme agar kualitas pendidikan makin maju dan berkembang.
Seminar nasional itu dihadiri Wakil Bupati Sukoharjo Purwadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo Darno, dan Ketua PGRI Sukoharjo Bambang Sutrisno. Sementara jumlah guru yang mengikuti seminar lebih dari 1.500 orang.