Presiden Jokowi (tengah) berjalan di tengah kerumunan untuk menyalami warga Soloraya penerima sertifikat tanah di Stadion Taruna, Sragen, Selasa (7/11/2017). (Kurniawan/JIBI/Solopos) Presiden Jokowi (tengah) berjalan di tengah kerumunan untuk menyalami warga Soloraya penerima sertifikat tanah di Stadion Taruna, Sragen, Selasa (7/11/2017). (Kurniawan/JIBI/Solopos)
Selasa, 7 November 2017 15:57 WIB Kurniawan/JIBI/Solopos Sragen Share :

AGENDA PRESIDEN
Jokowi Ancam Copot Kepala Kanwil BPN yang Tak Capai Target

Agenda Presiden Jokowi hari ini menyerahkan sertifikat tanah di Sragen.

Solopos.com, SRAGEN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 10.200 sertifikat tanah kepada 9.072 warga Soloraya di Stadion Taruna, Sragen, Selasa (7/11/2017) siang.

Hadir dalam kegiatan itu Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil; Menteri Pekerjaan Umum, Basuki Hadimuljono; serta sejumlah pejabat kementerian terkait.

Jokowi menyatakan setiap tahun target sertifikat tanah yang dikeluarkan harus bertambah. Bila ada kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tidak memenuhi target akan dicopot. Pernyataan Presiden mendapat tepuk tangan meriah warga yang datang.

“Tahun ini di seluruh Indonesia ada lima juta sertifikat yang dikeluarkan pemerintah. Tahun depan tujuh juta, tahun depannya lagi sembilan juta. Bila ada provinsi yang tidak mencapai target, kepala Kanwil BPN nya diganti, dicopot,” tandas Jokowi.

Dia menyatakan akan memantau intensif program sertifikasi tanah tersebut agar benar-benar bisa cepat terealisasi. Menurut dia sertifikat tanah sangat dinantikan masyarakat. Selama kunjungan ke daerah presiden mendapati banyak sengketa tanah.

“Saya kejar-kejar terus Menteri BPN. Setiap ke daerah dari Sabang sampai Merauke, yang dikeluhkan sengketa tanah. Ada warga dengan warga, dan warga dengan perusahaan. Saya perintahkan Pak Menteri benar-benar menseriusi hal ini,” ujar dia.

Jokowi memerinci lahan di Tanah Air yang sudah besertifikat baru sekitar 46 juta. Padahal mestinya ada 126 juta sertifikat. Artinya tanah yang sudah besertifikat sangat sedikit. Hal ini karena sertifikat yang dikeluarkan baru 400.000-600.000 per tahun.

“Kalau seperti itu, bila dihitung, 160 tahun baru rampung. Jadi saya minta rampungkan semua itu. Di Jateng menurut Pak Menteri akan diselesaikan tahun 2025. Saya tawar di tahun 2023 harus rampung. Kalau tak begitu ya akan sengketa terus,” kata dia.

Jokowi mengakui untuk mewujudkan target sertifikasi tanah jajaran BPN telah bekerja keras. Tapi hal itu menurut dia harus dilakukan lantaran rakyat telah menanti-nanti sertifikat tanah. “Kalau tak pegang sertifikat, rakyat kalah sengketa terus,” imbuh dia.

Dalam kesempatan itu Jokowi mempersilahkan rakyat yang ingin menyekolahkan sertifikatnya untuk mendapatkan modal usaha. Dia menyarankan agar rakyat memanfaatkan layana kredit usaha rakyat (KUR) yang bunganya 0,9 persen.

Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, menyatakan sertifikasi tanah di Jateng rampung tahun 2025. Untuk tahap awal, sertifikasi tanah di sembilan kabupaten/kota di Jateng ditargetkan selesai kurun waktu tahun 2017-2018.

Sembilan kabupaten/kota itu yakni Klaten, Kudus, Sukoharjo, Kota Magelang, Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Solo, dan Kota Tegal. “Kami sudah hitung, sembilan kota/kabupaten ini selesai tahun ini dan tahun depan,” tutur dia.

lowongan pekerjaan
Toko Cat Warna Abadi (WAWAWA), informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Sejarah Kebangsaan di Kawasan Singosaren

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (30/10/2017). Esai ini karya Heri Priyatmoko, dosen Sejarah di Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah heripri_puspari@yahoo.co.id. Solopos.com, SOLO–Maestro tari, Sardono W Kusumo, pulang kampung. Dalam usia sepuh dan lama…