SOLOPOS.COM - Ilustrasi kredit properti. (Foto: marketeers.com)
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (24/10/2017). Esai ini karya Anton A. Setyawan, Doktor Ilmu Manajemen dan dosen di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah anton.setyawan@ums.ac.id.
Solopos.com, SOLO — Tanggal 20 Oktober 2017 lalu genap tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Masa tiga tahun ini merefleksikan pemerintahan yang berusaha bekerja mengubah fondasi ekonomi nasional.
Ada pihak yang mengatakan pemerintahan ini cukup berhasil dalam mencapai target pembangunan ekonomi, namun para pengkritik kebijakan pemerintah juga menyampaikan bahwa hasil yang dicapai pemerintahan Jokowi-JK tidak sesuai dengan janji-janji kampanye mereka.
Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Presiden Jokowi menekankan agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% pada 2018 bisa direalisasikan berdasarkan realisasi pembangunan tahun ini.
Faktanya data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan II 2017 menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,95%, lebih lambat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016 dengan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,02%.
Pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman mengalami pelambatan menjadi 5,24% pada triwulan II 2017 dari 5,26% pada triwulan II 2016. Komponen nonmakanan dan minuman melambat lebih dalam dari 4,96% pada triwulan II 2016 menjadi hanya 4,77% pada triwulan II 2017.
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 hanya berkisar di angka 5,17%, sedikit meleset dari target 5,2%. Penurunan konsumsi di negara yang bergantung pada konsumsi rumah tangga memang berdampak pada penurunan permintaan agregat dengan dampak ikutan pelambatan ekonomi.
Target pertumbuhan ekonomi versi pemerintah pada 2017 ini adalah sebesar 5,2%. Angka ini merupakan perkiraan moderat dengan mempertimbangkan potensi ekonomi nasional dan kondisi ekonomi global. Pada 2018 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6%.
Selanjutnya adalah: Pernyataan pemerintah untuk berhemat
Berhemat
Pernyataan pemerintah untuk berhemat sebenarnya agak kontradiktif dengan target pertumbuhan ekonomi. Secara teoretis belanja pemerintah justru berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena belanja pemerintah, baik belanja barang maupun belanja modal, akan mendorong permintaan agregat.
Laporan Asian Development Outlook 2017 yang dipublikasikan Bank Pembangunan Asia (ADB) menunjukkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 lebih rendah daripada yang ditetapkan pemerintah.
Proyeksi ADB menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 hanya sebesar 5,3%, lebih rendah daripada versi pemerintah Indonesia yang sebesar 5,6%. Adapun untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017, ADB mempunyai angka perkiraan 5,1%.
ADB juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh belanja infrastruktur yang menggerakkan sektor-sektor lain. Perbaikan infrastruktur merupakan respons pemerintah atas keluhan investor tentang kualitas infrastruktur di Indonesia.
Pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur di Indonesia dengan terus meningkatkan anggaran infrastruktur. Pada 2014 anggaran infrastruktur dari APBN mencapai Rp 204 triliun. Pada 2016 anggaran infrastruktur menjadi Rp 315 triliun. Pada 2017 anggaran infrastruktur diperkirakan menjadi Rp 387 triliun.
Reformasi struktural dengan paket kebijakan ekonomi diperkirakan berdampak pula pada peningkatan investasi karena ada perbaikan iklim bisnis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih didominasi konsumsi domestik.
Jumlah penduduk Indonesia 249 juta jiwa dan 55 juta jiwa di antara mereka termasuk kelompok penduduk berpenghasilan menengah dengan rata-rata pengeluaran Rp2,28 juta per bulan. Potensi ini masih ditambah dengan belanja pemerintah yang biasanya direspons oleh sektor swasta sebagai indikator bahwa perekonomian dalam keadaan yang baik, sehingga investasi sektor swasta kemudian mulai direalisasikan.
Pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh konsumsi domestik rentan terhadap perubahan atau guncangan ekonomi. Kebijakan ekonomi untuk memengaruhi konsumsi berisiko meningkatkan inflasi. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang didominasi sektor produktif. Investasi dan ekspor menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya adalah: Perekonomian Tiongkok dalam 10 tahun terakhir
Perekonomian Tiongkok
Perekonomian Tiongkok dalam 10 tahun terakhir ini adalah contoh pertumbuhan ekonomi yang didominasi sektor produktif. Jika pemerintahan Jokowi menargetkan pertumbuhan 5,6% pada 2018, realisasi investasi harus ditingkatkan.
Pemerintahan Jokowi memang sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi sebagai bagian dari reformasi struktural, namun ada hal penting yang dilupakan, yaitu tidak ada kebijakan industri yang spesifik dan operasional.
Kebijakan industri yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan kajian sektor ekonomi dan industri unggulan yang akan dikembangkan di Indonesia. Pemerintah harus memilih beberapa industri strategis yang dikembangkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Indonesia saat ini masih mengandalkan ekspor komoditas sebagai andalan. Komoditas primer yang terdiri atas kakao, karet, kopi dan kelapa sawit adalah komoditas nonminyak dan gas dengan nilai ekspor tertinggi. namun komoditas ini rentan terhadap fluktuasi harga.
Hal ini menunjukkan urgensi pengembangan industri berbasis komoditas primer unggulan Indonesia, sehingga ekspor sebagai penopang pertumbuhan ekonomi berdasarkan produk olahan yang bernilai ekonomi tinggi. Sampai saat ini tidak ada niat serius pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan cetak biru kebijakan industri nasional.
Substansi dari keberhasilan pembangunan ekonomi tidak berhenti pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, melainkan tercapainya kesejahteraan rakyat. Terkait dengan hal ini, pemerintah menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat harus disertai dengan pengurangan angka kemiskinan sampai dengan satu digit.
Ketimpangan kesejahteraan di Indonesia saat ini memprihatinkan. Angka Gini ratio masih menunjukkan lebarnya ketimpangan kesejahteraan. Gini ratio Indonesia saat ini mencapai 0,397, sedikit berkurang dibandingkan pada 2015 yang mencapai 0,402.
Angka Gini ratio di perkotaan saat ini mencapai 0,410 atau turun 0,018 dibanding pada 2015 yang mencapai 0,428. Adapun gini ratio di pedesaan mencapai 0,327. Masalah ketimpangan kesejahteraan secara umum diatasi dengan memperbaiki distribusi kesejahteraan dengan kebijakan pemberantasan kemiskinan.
Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin yang menjadi tanggung jawab Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan beberapa program unggulan, yaitu program membangun keluarga produktif, listrik bagi masyarakat miskin, kinerja dan akuntabilitas guru, kelompok kerja kebijakan bantuan sosial, kelompok kerja kebijakan jaminan kesehatan, dan kelompok kerja kebijakan peningkatan kapasitas ekonomi dan pendapatan.
Program tersebut saat ini terus berjalan dengan berbagai keunggulan dan kelemahan. Selain itu, sudah saatnya pemerintah juga memperluas program pemberantasan kemiskinan dengan memperluas akses ekonomi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Program pemberdayaan UMKM terkait langsung dengan pemberantasan kemiskinan karena unit bisnis ini biasanya dimiliki oleh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.