Masyarakat Madiun berkumpul menunggu pembagian sertifikat oleh Presiden Jokowi di Mejayan, Kabupaten Madiun, Senin (6/11/2017). (Istimewa/Pemkab Madiun) Masyarakat Madiun berkumpul menunggu pembagian sertifikat oleh Presiden Jokowi di Mejayan, Kabupaten Madiun, Senin (6/11/2017). (Istimewa/Pemkab Madiun)
Senin, 6 November 2017 23:05 WIB Abdul Jalil/JIBI/Madiunpos.com Madiun Share :

Datang ke Madiun, Presiden Jokowi Serahkan 8.950 Sertifikat Tanah kepada Warga

Presiden Jokowi menyerahkan 8.950 sertifikat tanah kepada warga di lima kabupaten/kota.

Solopos.com, MADIUN — Selain menyerahkan surat izin pengelolaan lahan hutan di Kecamatan Wungu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyerahkan 8.950 sertifikat tanah kepada masyarakat di lima kota/kabupaten saat berkunjung ke Kabupaten Madiun, Senin (6/11/2017).

Penyerahan sertifikat tanah itu dilaksanakan di Alun-alun Ki Rekso Gati Mejayan, Caruban, Kabupaten Madiun. Lima kota/kabupaten yang menerima sertifikat tanah itu yaitu Kabupaten Madiun sebanyak 5.000 sertifikat, Kota Madiun sebanyak 200 sertifikat, Kabupaten Ngawi sebanyak 2.500 sertifikat, Kabupaten Magetan sebanyak 1.000 sertifikat, dan Kabupaten Ponorogo sebanyak 250 sertifikat.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan saat ini banyak masyarakat Indonesia yang mengeluhkan masalah sertifikat tanah. Sertifikat merupakan hak hukum bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Dengan adanya sertifikat tanah ini diharapkan tidak ada sengketa tanah. Pada 2017, pemerintah menargetkan lima juta bidang tanah akan disertifikatkan.

“Tahun depan meningkat lagi menjadi 7 juta dan seterusnya 9 juta. Diharapkan di Jawa Timur pada 2023 semua tanah sudah bersertifikat,” kata Presiden Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerja keras untuk dapat menyelesaikan sertifikat ini. Masyarakat yang telah menerima sertifikat juga diminta untuk menyimpan dan merawatnya dengan baik. Dia menyarankan agar sertifikat itu difotokopi supaya kalau hilang dapat dengan mudah dicari penggantinya.

“Manfaatkan sertifikat ini untuk mendapatkan modal usaha dengan menjadikan sertifikat sebagai agunannya. Uang pinjaman bank hendaknya dimanfaatkan untuk modal kerja dan investasi. Jangan sekali-kali untuk membeli mobil dan motor,” terang mantan Wali Kota Solo ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Jalil, melaporkan pada 2018 di Jawa Timur akan ada enam kabupaten/kota yang 100% bersertifikat. Sedangkan secara keseluruhan seluruh tanah di Jawa Timur akan bersertifikat pada 2023.

 

lowongan pekerjaan
PT.Astra International tbk, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Pemerataan Kesejahteraan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (24/10/2017). Esai ini karya Anton A. Setyawan, Doktor Ilmu Manajemen dan dosen di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah anton.setyawan@ums.ac.id. Solopos.com, SOLO — Tanggal 20 Oktober…