SOLOPOS.COM - Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKB-PMD) di Kecamatan Wonosari, Jumat (3/11/2017) (Irwan A. Syambudi/JIBI/Harian Jogja)
Proyek pemerintah sering molor.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Menjelang akhir tahun, sejumlah proyek pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai dikebut pengerjaanya. Jika memang proyek mengalami keterlambatan, kontraktor harus diberi terguran.
Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul, Purwanto mengatakan berdasarkan pantauannya selama ini terdapat sejumlah proyek yang mengalami keterlambatan. Beberapa proyek yang kini dalam pengawasannya adalah proyek pembangunan SD Tileng, dan Pembangunan Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang mengalami keterlambatan.
“Saya minta kepada pengawas dan juga pemerintah baik itu yang melaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) atau dinas lain, harus menegur [kontraktor] jika terlambat,” kata dia, Jumat (3/11/2017).
Diketahui proyek pembangunan kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah mengalami keterlambatan sekitar 30% dari rencana. Sehingga memang harus mendapatkan perhatian khusus dalam hal pengawasan oleh konsultan ataupun pemerintah kabupaten.
Menurut dia persoalan dalam pengerjaan proyek itu hanya ada dua yakni, perihal material dan pekerja. Jika memang terjadi keterlambatan karena seulitan material maka harus ada perhatian khusus untuk mendatangkan material misalnya dari luar daerah. Begitu juga misalnya keterlambatan karena pekerjanya kurang, maka harus segera ditambah.
Selain itu, spesifikasi proyek juga harus diawasi dengan ketat untuk mencegah terjadinya kecurangan pengurangan spesifikasi yang sudah ditentukan. “Saya meminta agar konsultan pengawas itu agar selalu di lokasi proyek untuk mengawasi karena mereka telah dibayar untuk itu,” kata Purwanto.
Sementara itu, Kepala DPUPRKP Gunungkidul Eddy Praptono mengatakan untuk tahun ini ada beberapa program fisik yang memiliki nilai besar. Secara umum beberapa proyek seperti pembangunan Jembatan Watusigar, RSUD Tipe D di Saptosari hingga pembangunan kantor OPD milik pemkab sudah berjalan.
Namun demikian, ada beberapa program yang harus terus diawasi sehingga pengerjaan dapat selesai tepat waktu. Salah satu sorotan terhadap pembangunan yang belum sesuai harapan dapat dilihat pada pembangunan gedung untuk kantor Dinas Koperasi dan UKM. Menurut dia, perkembangan belum sesuai harapan sehingga butuh penekanan agar dapat sejajar dengan program infrastruktur lainnya yang dimiliki pemkab.
“Kalau dibandingkan dengan pembangunan yang lain, pembuatan gedung dinas koperasi dan UKM agat tertinggal jadi agar bisa selesai tepat waktu akan terus kami awasi,” katanya.
Selain terus melakukan pengawasan, pihaknya juga telah meminta kepada rekanan agar meningkatkan intensitas kinerja dengan menambah tenaga kerja hingga waktu pengerjaan dengan sistem lembur.