SOLOPOS.COM - Ilustrasi transaksi nontunai (JIBI/Solopos/Dok)
Penerapan transaksi nontunai jangan dipukul rata
Harianjogja.com, JOGJA-Dinas Pendidikan Kota jogja diharapkan dapat memaklumi setiap sekolah ketika awal penerapan transaksi nontunai jika terjadi beberapa kesalahan. Pasalnya, hal ini termasuk hal yang baru.
Kepala SD N Giwangan Siyam Mardini menjelaskan, karena penerapan itu juga di dinas lain, ia berharap Pemerintah Kota Jogja bisa memfasilitasi untuk menyosialisasikan kepada toko atau penyedia barang/jasa. Proses itu tidak harus dilakukan dengan cara mengumpulkan mereka namun cukup dengan surat edaran atau pemberitahuan massal.
“Karena kalau penyedia barang jasa tidak bisa menyesuaikan seperti kan tidak laku juga jadinya, kasihan juga. Kecuali kalau toko besar pasti sudah tidak ada masalah,” kata dia, kepada Harian Jogja, Jumat (3/11/2017).
Baca juga : Transaksi Nontunai Mudahkan Bendahara Sekolah
Sementara itu, Kepala SMP N 5 Suharno mengatakan, penerapan sistem nontunai dalam melakukan transaksi di setiap sekolah sebaiknya dilakukan secara bertahap. Ia meyakini akan ada kendala dalam penerapannya, terutama ketika sekolah akan membeli peralatan praktek kepada penjual yang tidak memiliki rekening. Selain itu kebutuhan sekolah berbeda-beda, sehingga ia berharap aturan itu bisa menyesuaikan dengan kondisi setiap sekolah.
“Saya khawatir beli bahan praktik yang harus di penjual tidak memiliki rekening apa bisa? Itu kendala, kalau mau diterapkan harus bertahap, harus berpikir bahwa ada yang bisa dan ada yang tidak, sehingga tidak dipukul rata semua bisa,” ungkap dia.