SOLOPOS.COM - Ilustrasi pertanian padi dengan mengandalkan pupuk dan pestisida organik. (JIBI/Harian Jogja/Dok.)
“Harus ada terobosan di sektor pertanian, sebagai antisipasi alih fungsi lahan pertanian”
Harianjogja.com, KULONPROGO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo meminta Pemerintah Kulonprogo, untuk membangun sektor pertanian dan pariwisata secara terintegrasi. Diharapkan, langkah itu bisa membantu meningkatkan nilai tukar petani (NTP).
Komisi IV DPRD Kulonprogo Suharto mengungkapkan, sektor pertanian, perikanan, kehutanan menyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar untuk Kulonprogo. Sehingga dengan berintegrasinya sektor pariwisata dan pertanian, maka ada keuntungan yang bisa diambil seperti misalnya memberikan asuransi kepada petani, perlindungan, hingga perluasan lahan pertanian.
Namun, hal itu perlu diawali dengan menyusun regulasi yang konkret dan terukur. “Harus ada terobosan di sektor pertanian, sebagai antisipasi alih fungsi lahan pertanian,” kata dia, Rabu (1/11/2017).
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo Hamam Cahyadi menilai Pemkab perlu mencetak sawah baru seluas-seluasnya. Hal itu perlu dilakukan ntuk mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian karena adanya New Yogyakarta International Airport. Dan upaya cetak sawah baru tersebut perlu didukung penambahan jaringan irigasi atau drainase baru. Ia memperkirakan, alih fungsi lahan di Kulonprogo dalam lima tahun ke depan berjumlah lebih dari 400 hektare.
“Pemkab bisa memanfaatkan dana keistimewaan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyokong program ini.
Perbaikan dan pemeliharaan secara rutin terhadap saluran irigasi dan drainase untuk mengoptimalkan pelayanan serta upaya
pengendalian banjir,” tutur dia.