SOLOPOS.COM - Peserta didik baru bersama orang tua disambut kepala sekolah dan guru saat memasuki lingkungan SMK Negeri 1 Temon, Kulonprogo, Senin (18/7/2016). (Rima Sekarani. I.N/JIBI/Harian Jogja)
Sebanyak 80 orang dinyatakan lolos ujian tertulis program pengadaan tenaga bantu pendidikan non Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulonprogo
Harianjogja.com, KULONPROGO-Sebanyak 80 orang dinyatakan lolos ujian tertulis program pengadaan tenaga bantu pendidikan non Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulonprogo. Mereka selanjutnya harus menjalani seleksi wawancara dan tes praktek mengajar.
Kepala Disdikpora Kulonprogo, Sumarsana mengatakan, pengadaan tenaga bantu pendidikan nonASN bertujuan mengatasi kekurangan guru, khususnya di jenjang SD.
Setelah beberapa waktu lalu merangkul ratusan guru tidak tetap (GTT) di 274 SD negeri, perekrutan kembali dilakukan sejak pertengahan Oktober lalu. “Posisinya untuk guru kelas 28 orang dan dua guru PAI,” ucap Sumarsana, Rabu (1/11/2017).
Sumarsana memaparkan, 184 orang yang lolos seleksi administrasi telah mengikuti ujian tertulis pada Senin (30/10/2017) kemarin. Sebanyak 80 orang diantaranya kemudian dinyatakan lolos ujian tertulis, terdiri dari 74 pendaftar guru kelas dan enam guru Pendidikan Agama Islam (PAI).
Mereka berhak mengikuti tahap berikutnya berupa seleksi wawancara dan micro teaching atau praktek mengajar. “Seleksi dilakukan pada Kamis [2/11/2017] dan Jumat [3/11/2017]. Jadwalnya bisa dicek di website kami,” kata Sumarsana.
Sumarsana mengungkapkan, seleksi sengaja dilakukan dalam beberapa tahapan untuk mengukur kemampuan para pelamar secara obyektif. Dia berharap bisa mendapatkan tenaga bantu pendidikan yang kompeten.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kulonprogo, Yuriyanti berpendapat pegawai nonASN memang menjadi alternatif untuk mengatasi kekurangan pegawai akibat adanya moratorium perekrutan ASN, termasuk tenaga pendidikan.
Namun, seleksinya harus tetap berpatokan pada standar perekrutan pegawai. “Tingkat pendidikannya harus linear dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sesuai dengan formasi yang dicari,” ujar Yuriyanti.
Yuriyanti juga mengatakan instansinya memang tidak memegang kendali penuh dalam pengadaan tenaga bantu pendidikan nonASN. Namun, tetap ada perwakilan BKPP Kulonprogo dalam dalam jajaran panitia yang bertugas memastikan mekanisme seleksi tidak melenceng dari peraturan berlaku. Dengan begitu, mereka yang lolos seleksi diharapkan benar-benar memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.