SOLOPOS.COM - Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Pimpinan Rapat Paripurna Fadli Zon pada Rapat Paripurna pengesahan UU Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A)
Sikap PAN menolak Perppu Ormas sebagai UU Ormas dinilai Wapres JK sebagai sikap yang tidak etis.
Solopos.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi satu-satunya partai koalisi pemerintah yang berbeda pendapat dalam voting pengesahan Perppu Ormas menjadi Undang-Undang di DPR. Justru PAN menolaknya bersama dua fraksi di luar pemerintah, Gerindra dan PKS.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai langkah PAN tersebut tidak etis secara politik. “Kurang etis lah ya itu. Tapi, itu hak demokrasi masing-masing,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (31/10/2017).
Namun menurut JK, perbedaan seperti itu biasa terjadi. “Menteri yang ada di kabinet dan di fraksi kan juga bisa beda pendapat. Semua partai begitu. Hanya karena begitu kemudian dikritik, enggak lah, itu biasa terjadi,” ujarnya.
Adapun, JK enggan berspekulasi perihal perbedaan sikap PAN dengan koalisi pemerintah saat ini akan berujung pada pecahnya koalisi. “Ya saya belum tahu,” ujarnya.