SOLOPOS.COM - Aktivitas penarikan retribusi di pintu utama Pos Retribusi Baron. (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul serius untuk mencegah kebocoran retribusi di sektor pariwisata
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul serius untuk mencegah kebocoran retribusi di sektor pariwisata. Salah satu langkah yang diambil dengan memasang kamera pemantau di sejumlah Tempat Pemungutan Retribusi.
Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan pemasangan kamera pemantau (CCTV) merupakan salah satu terobosan yang dilakukan untuk mencegah kebocoran retribusi di sektor pariwisata. Menurut dia, beberapa lokasi TPR telah dipasang, di antaranya Baron, Wediombo, Tepus, Siung, Wediombo, Bejiharjo, dan Pos Retribusi Karang Lor, Bejiharjo.
“Ini baru langkah awal karena nantinya di TPR lain juga dilakukan pemasangan alat yang sama,” kata Badingah dalam Rapat Paripurna DPRD Gunungkidul, Senin (30/10/2017).
Badingah pun berharap dengan pemasangan alat ini maka aktivitas di pos pemungutan dapat dipantau secara seksama. Adapun tujuannya agar potensi kecurangan dalam penarikan dapat dikurangi sehingga kebocoran retribusi dapat dicegah. “Jadi bisa dipantau setiap saat tanpa harus datang ke lokasi,” ujarnya.
Menurut dia, pemasangan CCTV di TPR hanya salah satu upaya yang dilakukan pemkab. Sebab untuk memaksimalkan pendapatan, juga akan menerapkan tiket elektronik yang berbasis online. “Masih dalam kajian dan mudah-mudahan bisa diterapkan mulai tahun depan,” ungkapnya.
Disinggung mengenai wacana melibatkan pihak ketiga dalam pos pemungutan, Badingah mengaku hal tersebut dapat dilakukan. Hanya saja, kendali dalam pengelolaan tetap berada di tangan pemkab karena upaya menggandeng pihak ketiga hanya sebatas pelaksana petugas pungut.
“Itu dapat dilakukan. Namun pihak ketiga hanya bertugas sebagai petugas pungut retribusi,” paparnya.