SOLOPOS.COM - Ilustrasi Hari Guru (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Pakar pendidikan dorong moratorium CPNS khusus guru dihentikan.
Harianjogja.com, JOGJA— Sejumlah pengamat pendidikan menilai ironis, Jogja sebagai kota pendidikan justru kekurangan ratusan guru. Pemerintah perlu segera bertindak dengan meningkatkan kualitas guru honorer yang sudah direkrut. Sementara itu moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) khusus guru didorong untuk dihentikan agar tidak terjadi kekurangan guru yang akan berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan.
Pengamat Pendidikan Prof. Buchory menilai, kekurangan guru di Kota Jogja seharusnya tidak boleh terjadi, mengingat Jogja sebagai kota pendidikan. Kenyataan itu jelas akan berdampak secara langsung kepada siswa, karena proses pembelajaran tidak bisa berproses secara normal alias hanya asal jalan. Akibatnya dapat menurunkan kualitas pendidikan di Kota Jogja.
“Sebenarnya ini sangat ironis, Kota Jogja dikenal kota pendidikan kok kekurangan sebanyak itu, apalagi daerah lain pasti lebih parah kekurangannya,” terangnya kepada Harian Jogja, Sabtu (28/10/2017).
Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) Data dan Informasi Dinas Pendidikan Kota Jogja Samiyo menyatakan, Kota Jogja kekurangan ratusan guru di tingkat SD maupun SMP Negeri. Jenjang SD kekurangan mencapai 136 orang, SMP masih kekurangan sebanyak 61 orang. Sehingga total kekurangan sekitar 222 guru, saat ini jumlah guru di Kota Jogja untuk TK, SD dan SMP berjumlah 5.356 orang.
Buchroy menambahkan, pemerintah baik di tingkat daerah, provinsi hingga Kemendikbud perlu mensikapi persoalan ini secara cepat dengan melakukan pengangkatan guru yang berstatus PNS. Menurutnya kebijakan moratorium PNS sejatinya tidak bisa diterapkan pada PNS guru karena dapat membahayakan masa depan pendidikan di Indonesia.
“Tetapi kalau pengangkatan itu belum memungkinkan, maka harus memperhatikan guru honorer yang direkrut itu agar kinerjanya bagus, kualitasnya dapat dipertahankan atau ditingkatkan,” jelas guru besar Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) ini.
Terpisah Ketua Dewan Pendidikan DIY Prof Danisworo turut menyampaikan keprihatinannya dengan kekurangan guru di Kota Jogja. Jangan sampai, moratorium pegawai tersebut justru dialokasikan untuk tenaga yang lain, mengingat sudah tak terhitung lagi guru yang sudah pensiun dan akan terus pensiun, sementara penggantinya belum ada.
Padahal sebenarnya kebutuhan perekrutan guru menjadi prioritas sejajar dengan tenaga medis. “Prioritasnya pemerintah kan guru dan tenaga medis, mestinya guru ini juga segera ada pengganti yang baru,” ujar Guru Besar UPN Veteran Jogja ini.