SOLOPOS.COM - Busyro Muqoddas (muhammadiyah.or.id)
Banyaknya kepala daerah yang terjading OTT KPK dinilai Busyro Muqoddas sebagai bukti bahwa para pejabat semakin bejar.
Solopos.com, SOLO — Mantan Komisioner KPK yang juga salah satu Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai banyaknya kepala daerah yang belakangan terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK adalah bukti semakin merosotnya moral pejabat.
Menurut Busyro, kondisi itu tidak terlepas dari peran partai politik (parpol) yang ada di belakang figur kepada daerah yang tertangkap OTT tersebut. Menurutnya, banyaknya kepada daerah yang terkena OTT seharusnya menjadi pelajaran bagi parpol untuk mengubah sistem pemilihan kader.
Busyro meminta parpol memilih kader tidak dengan menitikberatkan atau mengandalkan pada kekuatan modal. Kader yang diusung melainkan harus mampunyai kualitas memimpin. Busyro mengingatkan bahwa parpol adalah representasi wakil dari rakyat yang berarti harus ikut melindungi moral rakyat.
“Yang tertangkap OTT itu kepala daerah-kepala daerah yang dia memanfaatkan kesempatan saat memberikan izin sawit, tambang, batu bara, proyek infrastruktur, jabatan-jabatan di Pemdanya. Nah feomena itu sudah semakin jelas membuktikan bahwa kini terjadi semakin kuatnya arus demoralisasi atau kebejatan moral di kalangan pejabat pejabat yang kena OTT dan itu representasi dari parpol,” kata Busyro saat ditemui Solopos.com setelah Kuliah Subuh Bersama Hari Bermuhammadiyah di Balai Muhammadiyah Solo, Minggu (29/10/2017).
Busyro menyarankan parpol menyeleksi kader dengan melihat track record mereka. Parpol diminta jangan mengajukan kader dalam pilkada yang tidak punya track record jelas. Parpol juga diminta tidak mengusung kader yang dalam track record-nya terbukti pernah memimpin namun tidak memberikan perubahan lebih baik.
Busyro mempunyai tiga indikator kader layak diajukan dalam kontestasi politik, yakni pertama, harus jelas konsep, komitmen, dan track record kepemimpinannya; kedua mempunyai kapasitas leadership-nya; ketiga mempunyai pengalaman keteladanan.
Mantan Pimpinan KPK tersebut menuturkan kasihan masyarakat jika parpol sampai memilih dan memenangkan kader yang belum pernah memimpin atau pernah memimpin tapi hasilnya terbukti tidak baik dalam pilkada maupun pemilu.
“Kalau ada calon yang diajukan ternyata track record-nya tidak jelas, harus dipertanyakan kebijakan partani. Apalagi kalau yang diajukan kader yang pernah jelas punya peran-peran perusak. Lebih baik cari kader lain dan dalam batas tertentu Muhammadiyah punya cukup banyak kader yang bisa dilirik. Kami melakukan tahap seleksi. Kan Muhammadiyah punya sistem audit. Kami tahu kader mana yang baik atau tidak sehingga kalau parpol membutuhkan, Muhamadiyah siap membantu,” jelas Busyro.