Aktivitas proyek reklamasi di teluk Jakarta, Kamis (14/4/2016). Dalam rapat kerja yang berlangsung Rabu (13/4/2016), Komisi IV DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepakat agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. (JIBI/Solopos/Antara/Agus Suparto)6.
Kamis, 26 Oktober 2017 17:00 WIB Irene Agustine/JIBI/Bisnis Politik Share :

Ketemu Jokowi & JK, Anies Baswedan Sebut Reklamasi Bukan Isu Penting Bagi Pusat

Anies Baswedan menekankan bahwa isu reklamasi bukan hal yang luar biasa penting di mata pemerintah pusat.

Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tak ada pembahasan mengenai reklamasi dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada Kamis (26/10/2017) siang tadi.

Dia juga menegaskan bahwa kelanjutan proyek reklamasi juga tidak dibahas dalam pertemuan sebelumnya dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (25/10/2017).

“Dari dua pertemuan ini kemarin kita bertemu presiden bicara soal Jakarta, hari ini bicara dengan Wapres soal Jakarta, tak satupun bicarakan reklamasi,” jelas Anies di Istana Wakil Presiden, Kamis (26/10/2017).

Menurutnya, masalah reklamasi bukan hal esensial bagi pemerintah. “Tak satupun, artinya ini bukan sesuatu yang luar biasa penting di mata pemerintah pusat.”

Anies mengatakan dirinya dan Sandi hanya membicarakan perihal problem yang essensial terjadi di Jakarta dan rencana solusinya, seperti banjir, kemacetan, manajemen air, sampai pemukiman.

“Masalah yang dialami Jakarta utamanya itu, jadi saya rasa perlu menunjukkan objektivitas pemerintah pusat dalam lihat masalah di Jakarta,” ujarnya.

Namun, dia mengatakan tidak akan mengesampingkan perihal keputusan kelanjutan proyek reklamasi. “Pak Presiden tak bicara, Wapres tak bicara, kalau kami itu [reklamasi] bagian dari janji. Kalau kita, kan janjinya gitu. Tapi bukan hanya reklamasi aja, ada 23 janji. Semua akan kita jalankan,” jelas Anies.

lowongan pekerjaan
Gramedia Surakarta, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…