SOLOPOS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo Magister Manajemen FEB UGM Jogja, Rabu (23/8/2017) siang. (Abi Mufti/JIBI/Harian Jogja)
Menkeu Sri Mulyani akhirnya buka suara soal suratnya ke PLN yang bocor beberapa waktu lalu.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka-bukaan soal suratnya kepada PT PLN (Persero) yang sempat bocor dan menjadi konsumsi masyarakat luas.
Hal itu disinggung Sri Mulyani saat berbicara pada peluncuran buku Jokowinomics: Sebuah Paradigma Kerja yang diterbitkan oleh Gagas Bisnis di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (25/10/2017). Menkeu mengatakan hal itu terkait erat dengan proyek strategis nasional (PSN) yang tengah dijalankan oleh pemerintah.
“Sebagai Bendahara Umum Negara, kami harus menjaga supaya tujuan baik itu tetap bisa sustainable, maka aspek keuangannya harus dijaga, dari sisi beban, dari sisi risiko, dari sisi financing,” ungkapnya.
Pada 27 September 2017, publik dikagetkan oleh surat yang diteken oleh Menkeu dan ditujukan kepada PLN terkait lima pokok soal. Dalam surat tersebut, Kemenkeu menyoroti adanya risiko bagi keuangan negara yang bersumber dari kondisi keuangan PLN, dalam rangka pemenuhan target penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan atau Program 35 GW.
Sri Mulyani menuturkan surat itu sesuai keinginan Presiden. Bahwa aksi yang dilakukan oleh Pemerintah harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Baca juga: Bocornya Surat Tentang Peringatan Utang PLN, Ancaman Gagal Bayar?
“Kalau kemudian ada salah satu surat saya yang terbocorkan, apapun orang yang baca kan tergantung preferensi politiknya. Tapi kan kalau dilihat secara jernih, is because tujuan yang baik itu harus dilaksanakan dengan cara yang baik dan sustainable.”
PT PLN tengah menjalankan proyek pembangunan listrik 35.000 Megawatt yang merupakan prioritas Pemerintah. Di lain sisi, BUMN ini diminta agar tarif listrik tidak boleh naik.
Dengan proyek yang ditargetkan rampung pada periode 2018-2019, PLN butuh utang mengingat dana yang dibutuhkan sangat besar dan tak bisa hanya mengandalkan APBN. Namun, mengacu data Bank Indonesia menunjukkan hingga triwulan I/2017, total utang BUMN sudah mencapai Rp4.091,71 triliun.
Jika dirinci, utang itu terdiri dari utang BUMN non Keuangan senilai Rp595,6 triliun dan utang BUMN yang bergerak di sektor keuangan senilai Rp3.496,12 triliun. Melihat besarnya utang BUMN di mana 51% adalah milik asing, hal itu menjadi kekhawatiran Pemerintah. Apalagi, saat ini ada bayang-bayang risiko gagal bayar melihat kinerja keuangan BUMN seperti PLN yang mengalami penurunan.
Kecemasan itu diungkapkan oleh sumber Bisnis yang mengatakan, pihaknya tidak akan membiarkan PLN mengalami gagal bayar. “Jangan sampai PLN mengalami gagal bayar sehingga itu jadi beban bagi APBN,” katanya. Baca juga: Risiko BUMN Gagal Bayar, Rasio Utang Negara Bisa Tembus 60%.