SOLOPOS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kiri) serta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meninjau jalan tol Semarang-Solo, wilayah Tuntang, Kabupaten Semarang, Jateng, Jumat (17/2/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Aji Styawan)
Sri Mulyani punya misi profesional pribadi yang klik dengan paradigma Jokowinomics Jokowi.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerataan yang berkeadilan, peningkatan daya beli, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif sebagai tiga pilar yang menopang paradigma Jokowinomics.
Berbicara dalam peluncuran buku Jokowinomics: Sebuah Paradigma Kerja di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (25/10/2017), Menkeu mengemukakan fokus utama pemerataan berkeadilan ada pada pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas.
“Jadi ini penting core-nya itu manusia yang combine dengan teknologi dan modal. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dua itu harus seimbang,” ujarnya di Wisma Bisnis Indonesia.
“Jadi ini penting core-nya itu manusia yang combine dengan teknologi dan modal. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dua itu harus seimbang,” ujarnya di Wisma Bisnis Indonesia.
Di sisi pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani menambahkan Presiden Jokowi selalu menekankan jajarannya untuk memacu penguatan ekspor. Caranya adalah mencari pasar yang nontradisional dengan komoditas yang lebih bernilai tambah dan inovatif.
Faktor kedua, Sri Mulyani mengemukakan Pemerintah juga memerhatikan pada sisi permintaan. Untuk itu, dia menyatakan pemerintah sigap menangani ketika ada persepsi bahwa daya beli turun.
Ketiga, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif. Sri Mulyani memaparkan Pemerintah berkeinginan untuk membuat masyarakat berada pada level of playing field dan kesetaraan kesempatan.
“Ini yang membuat saya sangat terhormat ketika bergabung dengan pemerintahan ini ketika Presiden meminta. Itu ngeklik dengan tujuan profesional saya sebagai pribadi,” akunya.
Selain itu, lanjutnya, pembangunan infrastruktur merupakan cara dari paradigma Jokowinomics adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pasalnya, infrastruktur tidak hanya mengurangi kesenjangan, tapi untuk kesatuan RI.
Hal itu tidak hanya secara politik dan hukum, tapi juga ekonomi dan sosial. Manusia Indonesia, ungkapnya, tidak mungkin punya perasaan bersatu kalau tidak tersambung dari sisi infrastruktur.
“Bagaimana kita bisa mengatakan kalau kita Negara Kesatuan Republik Indonesia kalau orang tidak pernah pergi ke luar pulaunya karena mahal. Ini intangible [nyata], dan sekarang menjadi riil. Indonesia telah menjadi bagian dari saya,” kata Menkeu.
Dia menekankan, apabila melihat proyek strategis nasional (PSN) hampir merata di seluruh Indonesia dari segi jumlah proyek dan nilai investasi. “Dua hal yang harus ada untuk menopang negara adalah manusia yang unggul dan infrastruktur yang baik. Mustahil negara bisa bersaing di level global,” ujarnya.