SOLOPOS.COM - Ilustrasi kesenjangan kemakmuran. (JIBI/Bisnis/Dok.)
Sementara itu, masyarakat yang belum diproteksi juga bisa memanfaatkan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan bantuan sosial lainnya dari pemerintah daerah
Harianjogja.com, SLEMAN-Taraf hidup masyarakat Sleman diindikasikan meningkat dalam beberapa tahun belakangan. Namun, Dinas Sosial Sleman tetap menyiapkan sejumlah program penanggulangan kemiskinan guna membantu warga yang membutuhkan.
Kepala Dinsos Sleman Sri Murni Rahayu mengatakan, jumlah warga miskin pada tahun 2014 silam mencapai 11,85% dari total jumlah penduduk. Pada tahun berikutnya, 2015, sebesar 11,76%. Pola penurunan ini kembali berulang pada tahun 2016 yang hanya jumlah warga miskinnya hanya sebanyak 10,6% dari keseluruhan.
“Indikasinya ada peningkatan taraf hidup masyarakat,” jelas dia, Senin (23/10/2017).
Ia mengatakan, pemerintah daerah mengandalkan sejumlah program untuk semakin menekan angka kemiskinan. Salah satunya ialah program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diberikan bagi warga miskin atau rentan miskin yang tidak tercantum dalam keputusan bupati, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan tidak memiliki tabungan.
Bantuan sosial ini diberikan tidak terencana dalam bentuk bantuan dana segar guna pembiayaan kesehatan, pendidikan, dan sosial. Selain itu, warga penerima JPS ini bisa juga ditentukan oleh tim verifikator apabila dianggap sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan Perbup Sleman Nomor 32/105 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.
Selain itu, adapula program Layanan Sosial Satu Pintu dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Sri mengatakan, pelayanan ini sudah dilakukan sebanyak 11.585 kali sejak September 2017 lalu. Sementara itu, masyarakat yang belum diproteksi juga bisa memanfaatkan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan bantuan sosial lainnya dari pemerintah daerah.