SOLOPOS.COM - Capture grafis Densus Tipikor
KPK menyambut baik penundaan pembentukan Densus Tipikor oleh Pemerintah.
Solopos.com, JAKARTA — Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa lembaga tersebut menghargai keputusan penundaan pembentuan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi). KPK ingin memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi.
Namun demikian, KPK, Polri, dan Kejaksaan akan terus melaksanakan kerja-kerja pemberantasan korupsi karena memiliki mekanisme koordinasi dan supervisi. “Kepolisian tetap punya kewenangan tangani kasus korupsi, Kejaksaan juga demikian dan KPK akan perkuat pelaksanaan tugas kordinasi dan supervisi,” paparnya, Selasa (24/10/2017).
Dia mengatakan selama ini ketiga lembaga tersebut telah melakukan banyak kegiatan koordinasi, yakni pada 114 kasus sejak Januari hingga akhir Agustus 2017. Sedangkan untuk kegiatan supervisi berjumlah 175 kasus yang dimulai dari penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang disampaikan penyidik Polri dan Kejaksaan sesuai UU 30/2002 tentang KPK.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan pembentukan Detasemen Khusus Anti Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) berisiko menambah lembaga. Menurutnya, koordinasi adalah sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi susah dijalankan.
“Kami memberi contoh banyak lembaga justru koordinasinya makin sulit,” kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa.
Kendati demikian hasil akhir rapat terbatas, pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan pembentukan Densus Tipikor dengan alasan kelembagaan dan anggaran.
Presiden memerintahkan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk melakukan pendalaman kajian guna mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan.