SOLOPOS.COM - Walikota Jogja Haryadi Suyuti (paling kiri) bersama pimpinan dewan Kota Jogja saat Rapat Paripurna Pengantar Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Jogja dan DPRD Kota Jogja tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 di DPRD Kota Jogja, Selasa (25/10/2016) malam. (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja siap kerja pagi sampai malam untuk menyelesaikan rancangan peraturan daerah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022
Harianjogja.com, JOGJA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja siap kerja pagi sampai malam untuk menyelesaikan rancangan peraturan daerah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Dewan sudah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas RPJMD.
Wakil Ketua DPRD Kota Jogja, M.Ali Fahmi mengatakan total ada sekitar 20 anggota dewan dalam Pansus RPJMD yang akan membahas. Mereka harus menyelesaikannya dalam waktu sekitar tiga pekan, karena sisa waktunya sebelum 22 November harus sudah diserahkan ke provinsi untuk dievaluasi.
“Mau tidak mau Pansus harus bekerja pagi sampai malam biar sesuai target,” kata Fahmi di DPRD Kota Jogja, Senin (23/10/2017).
Dokumen RPJMD yang akan dibahas dengan tebal 300 halaman lebih berisi sebalas Bab, mulai dari pembukaan, gambaran umum kondisi daerah, isu-isu strategis, visi misi, strategi arah kebijakan, indikasi rencana program perioritas hingga penetapan indikator kinerja daerah.
Fahmi mengatakan sudah tidak ada persoalan terkait tata kala dalam pembahasan RPJMD. Saat ini semua Pansus perlu fokus membahas dokumen tersebut agar selesai sebelum 22 November mendatang.
Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan dalam dokumen RPJMD sudah mengakomodasi semua usulan dari berbagai elemen masyarakat termasuk usulan Imam Priyono-Achmad Fadli-lawan politiknya saat pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
Namun ia tidak menyebutkan satu persatu usulannya tersebut. “Usulan itu menjadi satu kesatuan dengan elemen masyarakat lainnya,” kata dia.
Ia menegaskan komitmen membangun Jogja yang layak huni, peningkatan ekonomi kerakyatan, membangun ruang-ruang publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, Heroe juga menyatakan sudah menyiapkan anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp92 miliar dari APBD 2018. Jumlah itu belum termasuk bantuan dari provinsi dan pusat.