SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembayaran pajak. (JIBI/Solopos/Dok.)
“Kita hanya bisa menyentuh melalui event Business Development Services secara masif dan di situ kita bisa ajak mereka ber-NPWP”
Harianjogja.com, JOGJA-Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah memiliki kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih rendah. Di DIY, jumlahnya baru mencapai sekitar 30%. Saat ini, jumlah UMKM di DIY mencapai 140.334, tetapi yang sudah memiliki NPWP baru 47.284. Tingkat kepemilikan NPWP terendah adalah Kulonprogo yaitu dengan jumlah 3.916 dari 33.000 pelaku UMKM yang ada.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Yuli Kristiyono mengakui sebagian besar UMKM di DIY memang belum tersentuh petugas pajak untuk meningkatkan kesadarannya dalam memiliki kartu NPWP. Pihaknya mengakui, jumlah UMKM di DIY cukup besar yaitu mencapai 140.344. “Itu jumlahnya banyak sekali. Kita hanya bisa menyentuh melalui event Business Development Services secara masif dan di situ kita bisa ajak mereka ber-NPWP,” kata dia, Minggu (22/10/2017).
Adapun perbandingan UMKM ber-NPWP dengan data jumlah UMKM di Jogja yakni WP UMKM sebanyak 12.122 dan data UMKM sebanyak 23.146, untuk Sleman WP UMKM 15.349 dan data UMKM 27.281, Bantul WP UMKM 11.847 dan data UMKM 18.917. Sementara itu, untuk Kulonprogo WP UMKM 3.916 dan data UMKM 33.000, untuk Gunungkidul Gunungkidul WP UMKM 4.050 dan data UMKM 38.000.
Ia berharap dengan bermitra dengan media, kampus, dan program pajak bertutur, edukasi kepada para UMKM bisa lebih banyak. “Kita ingin sejauh mungkin menjangkau mereka,” ujar dia.
Kegiatan Bisnis Development Services (BSD) dan kegiatan pelatihan kepada UMKM lainnya kerap dilakukan Kanwil DJP DIY maupun lima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Belum lama ini, KPP Pratama Jogja juga menggelar pelatihan Tranformasi UMKM Kota Jogja menjadi Creativepreneur.
Dalam pelatihan ini, KPP Pratama Jogja yang bertindak sebagai sponsor acara tidak ingin semata hanya menyampaikan pentingnya pajak tetapi ikut andil dalam meningkatkan kapasitas UMKM, seperti melalui pelatihan pembukuan dan pemasaran, serta penyampaian pentingnya perizinan.
Kepala KPP Pratama Jogja, Agung Nugroho mengatakan UMKM adalah investasi pemerintah untuk masa depan. Dengan pembekalan berupa pelatihan, nantinya UMKM diharapkan bisa berproduktivitas yang tinggi yang sebagian hasilnya bisa disetorkan negara melalui pajak. “Pendekatan terbalik ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bahwa membayar pajak merupakan bagian dari berkembangnya suatu usaha,” kata Agung.