SOLOPOS.COM - Petugas melansir material menggunakan forklift di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Puspa Perwitasari)
Rembug Nasional 2017 menunjukkan masih banyak yang harus dibenahi pemerintahan Jokowi-JK.
Solopos.com, JAKARTA — Peserta kegiatan rembuk nasional 2017 di bidang ekonomi dan industri menilai masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Ketua Tim Perumus Bidang Ekonomi, Industri, dan Perdagangan, Hendri Saparini, mengatakan bahwa ada lima hal yang menjadi rekomendasi pada bidang tersebut. Pertama adalah infrastruktur baik yang berkarakter hard maupun soft.
Pemerintah, lanjutnya, perlu memperhatikan desain besar pengembangan industri yang disadari saat ini belum optimal. Terutama persoalan yang dihadapi di Kawasan Timur Indonesia dalam mengembangkan industri dan perdagangan yakni keterhubungan wilayah khususnya sistem logistik dan sistem pelabuhan.?
“Para peserta juga mengingatkan bahwa pengembangan industri mesti disesuaikan dengan potensi suatu daerah baik bahan baku dan sumber daya manusia yang tersedia, serta regulasi teknis investasi di daerah yang dirasakan masih belum sejalan dengan berbagai kebijakan lain di daerah,” katanya, Senin (23/10/2017).
Adapun rekomendasi berikutnya terkait peran fiskal mendorong industri serta daya beli masyarakat. Pemerintah katanya, harus fokus dalam reformasi perpajakan di mana aturan pajak atau pungutan di pusat dan daerah belum jelas hingga kerap dimanfaatkan oleh oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.
Kontrol serta tata kelola pemerintah atas alokasi pendanaan dan kualitas proyek daerah juga dibutuhkan, penggunaan dana alokasi khusus (DAK) dan dana desa untuk mengoptimalkan fiskal membutuhkan beberapa penyesuaian aturan lintas kementerian.
Terkait stabilitas keuangan dan inovasi pembiayaan, tim perumus merekomendasikan supaya reindustrialisasi tidak hanya fokus pada satu bidang bisnis semata. Industri perbankan mesti didorong untuk melakukan konsolidasi agar bank tidak perlu melakukan perang harga. Pemerintah pun dinilai harus menggiatkan kredit perumahan murah yang disubsidi pemerintah serta mendorong inovasi pembiayaan untuk UMKM dan inovasi pembiayaan membutuhkan suku bunga yang menarik.
Sementara itu, terkait kebijakan perdagangan dan industri untuk produksi nasional, pemerintah diminta untuk memperhatikan beberapa hal yakni dalam rangka percepatan industrialisasi Indonesia membutuhkan bahan baku yang kompetitif dan investasi harus membuahkan transfer teknologi.
Selain itu, ekonomi biaya tinggi yang terjadi selama ini disebabkan oleh birokrasi yang tidak cerdas dan tidak cermat pun jadi sorotan peserta rembuk. Indonesia diharapkan segera bersiap dengan era digitalisasi industri dan perdagangan.
Rekomendasi terakhir, para peserta juga menyinggung tentang sinergi antara BUMN, swasta, koperasi dan UMKM. Tim perumus melihat adanya kompetisi BUMN pada sektor riil. Semestinya BUMN berekspansi ke luar negeri, bukannya malah memperlebar lini usaha di dalam negeri dan bersaing dengan sektor swasta. Bukan itu saja, pemerintah juga diminta untuk menutup BUMN yang tidak memberikan kontribusi bagi negara.