SOLOPOS.COM - Protes pelarangan PNS rapat di hotel, Rabu (26/11/2014). (Paulus Tandi Bone/JIBI/Bisnis)
Kemenkeu membeberkan biang anggaran tak efisien, salah satunya terlalu banyak paket perjalanan dan rapat.
Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menemukan delapan masalah penyebab kurang efektif dan efisiennya anggaran kementerian dan lembaga negara. Direktur Anggaran bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran Purwanto mengatakan selama ini APBN meningkat dari tahun ke tahun nilainya.
Namun rasio belanja lembaga negara terhadap PDB seperti hanya belanja negara justru mengalami penurunan. “Oleh karena itu keterbatasan anggaran menuntut penajaman prioritas dan value of money dari anggaran,” kata Purwanto di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Senin (23/10/2017).
Dia menuturkan ada arahan Presiden yang menuntut perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran belanja. Oleh sebab itu, dalam kajian yang dilakukan Kemenkeu terdapat delapan masalah mengapa anggaran lembaga negara selama ini kurang efektif dan efisien.
Pertama, masih cukup tingginya belanja barang aparatur/operasional khususnya perjalanan dinas dan paket meeting, honor, dan belanja barang operasionaldan non-operasional lainnya. Kedua, belanja barang bantuan pemerintah dan bantuan sosial cenderung meningkat namun belum efektif terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Menurutnya banyak kementerian dan lembaga yang anggarannya semakin tinggi setiap tahun namun tidak ada dampak signifikan terhadap masyarakat. “Kementerian lembaga itu cenderung ngebut [belanja] di akhir tahun seperti November dan Desember, artinya jangan-jangan kualitasnya [belanja] sembarangan, outputnya di lapangan gimana? tentu efeknya baru dirasakan di tahun berikutnya,” katanya.
Ketiga, program prioritas terlalu banyak sehingga tidak fokus. Keempat, kemampuan penyerapan PHLN, PHDN dan SBSN tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kelima, masih cukup tinggi frekuensi revisi DIPA.
Keenam, tidak adanya informasi bagi publik tentang rencana, waktu pelaksanaan, lokasi output dan progress kegiatan dari kementerian dan lembaga. “Masalah website, selama ini kalau dicari outputnya apa agak susah. Biasanya web kementerian dan lembaga yang ditemukan cuma visi misi, berita seremonial, tapi output [kinerjanya] enggak ada.”
Ketujuh, beragamnya sistem monitoring kementerian dan lembaga negara dan belum optimalnya pemanfaatan e-money. Terakhir, laporan keuangan yang belum terintegrasi dengan laporan kinerja sehingga pengukuran keberhasilan program sulit dilakukan.