E-money untuk membayar tol (foto: cermati.com) E-money untuk membayar tol (foto: cermati.com)
Minggu, 22 Oktober 2017 06:00 WIB Kolom Share :

GAGASAN
Ketika Uang Tunai Terpinggirkan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (16/10/2017). Esai ini karya Riwi Sumantyo, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah riwi_s@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO — Perkembangan teknologi digital yang super cepat mengubah banyak hal, baik di bidang ekonomi, bisnis, gaya hidup, dan berbagai aspek kehidupan yang lain. Demikian juga dalam hal sistem pembayaran.

Sistem pembayaran diawali dengan barter lalu berlanjut dengan dikenalkannya uang tunai. Saat ini dan pada masa depan masyarakat akan semakin akrab dengan sistem pembayaran nontunai.

Ruas jalan tol Solo-Ngawi yang merupakan merupakan bagian dari pembangunan jalan tol Solo-Kertosono segera dibuka penuh operasionalnya. Sistem pembayarannya menggunakan uang elektronik (e-money).

Ini sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2017 tentang penggunaan transaksi tol nontunai (uang elektronik) atau electronic toll (e-toll) yang berlaku penuh mulai 31 Oktober 2017.

Belum lama ini Presiden Joko Widodo mempraktikkan penggunaan e-toll ketika meresmikan ruas tol seksi Bawen-Salatiga. Sampai saat ini sebagian besar masyarakat, khususnya di wilayah Soloraya, mayoritas masih memakai uang tunai.

Perilaku ini agak berbeda dengan masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang mulai terbiasa menggunakan uang elektronik dan transaksi nontunai.

Selanjutnya adalah: Di Jabodetabek uang elektronik di sektor transportasi…

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…