SOLOPOS.COM - Logo RSUD Prambanan (IST/Web RSUD Prambanan)
Jumlah pasien cuci darah yang terdata di wilayah Sleman Timur, lebih dari 10 orang
Harianjogja.com, SLEMAN-Layanan Unit Hemodialisa (HD) di RSUD Prambanan sudah beroperasi sebulan lamanya. Sayangnya, hingga kini unit tersebut belum bisa melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Direktur RSUD Prambanan Isa Dharmawidjaja mengatakan, pihaknya belum bisa melayani peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk layanan cuci darah. Hal itu dikarenakan proses kredensialing atau uji kelayakan dengan BPJS Kesehatan belum selesai. Padahal, unit HD itu sudah beroperasi lebih dari sebulan. Unit tersebut beroperasi atas rekomendasi Perhimpunan Nefrologi Indonesia dan surat keputusan dari Dinkes Sleman.
“Dari BPJS Kesehatan katanya mau dikunjungi dulu. Jadi, kami belum bisa melayani peserta JKN-KIS karena proses kredensialing belum selesai, ” kata dia kepada Harian Jogja, Kamis (19/10/2017).
Keberadaan unit HD ini untuk menjawab persoalan pasien gagal ginjal yang membutuhkan layanan cuci darah, khususnya di wilayah Jogja Timur. Sebelum unit ini beroperasi, untuk melakukan cuci darah pasien harus berangkat ke Sardjito atau RSA UGM yang sudah melayani peserta JKN-KIS. Dengan beroperasinya unit ini, dia berharap pasien tidak perlu lagi jauh-jauh ke wilayah Barat.
“Banyak [peserta JKN-KIS] yang berminat pindah ke sini. Cuma itu tadi, belum bisa ditanggung, ” ujar dia.
Isa menjelaskan, rumah sakit plat merah itu menyediakan 13 bed untuk layanan cuci darah. Untuk tahap awal ini pihaknya baru mengoperasikan empat mesin HD yang mampu melayani 24 pasien. Jumlah pasien cuci darah yang terdata di wilayah Sleman Timur, lebih dari 10 orang. Pihaknya berharap BPJS Kesehatan segera menyetujui proses kredensialing tersebut. “Kami berharap dapat secepatnya melayani peserta BPJS, ” kata dia.
Kepala BPJS Kesehatan Sleman-Kulonprogo Janoe Tegoeh Prasetijo mengatakan, saat ini pihaknya sedang dalam proses telaah berkas administrasi yang diajukan oleh RSUD Prambanan itu. Bila semua kelengkapan berkas memenuhi syarat, pihaknya akan melakukan kredensialing layanan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dan Pernefri (Perhimpunan Nefrologi Indonesia).
Dia mengatakan, ada tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum BPJS Kesehatan memutuskan untuk mengkover layanan HD di RSUD Prambanan itu. “Semua tahapan proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami ingin semuanya berjalan sesuai aturan, agar tidak ada yang dirugikan, ” jelas dia.