SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi (tengah) berbincang dengan santri disaksikan Ketua Jatman Habib Muhammad Luthfi bin Yahya (kiri) saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di Pekalongan, Jateng, Minggu (8/1/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Harviyan Perdana Putra)
Indikator Politik Indonesia menyebut elektabilitas Jokowi di kalangan pemilih muslim di bawah 50%.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menghadapi tantangan untuk merebut suara di kantong-kantong pemilih muslim terutama di Sumatra dan Jawa Barat.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan elektabilitas Jokowi berdasarkan survei lembaganya sebesar 47%. Adapun, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meraup 19% suara masyarakat.
“Kalau potret hari ini elektabilitas di bawah 50% itu belum aman. Apalagi di kalangan pemilih muslim belum sampai 50%,” katanya dalam acara diskusi Siapa Wapres Jokowi 2019 di Jakarta, Jumat (20/10/2017).
Menurut Burhanuddin, segmen pemilih muslim umumnya berasal dari kantong partai-partai Islam dalam Pemilu 1955. Jumlah pemilih tersebut mencakup 42% penduduk Indonesia.
“Kalau di basis Partai Masyumi, Pak Jokowi masih berat sampai sekarang terutama di Sumatra dan Jawa Barat, Banten. Sedangkan di daerah Nahdlatul Ulama, Pak Jokowi aman.”
Burhanuddin menambahkan potret tersebut membuat sosok cawapres Jokowi di Pilpres 2019 sangat menentukan. Salah satu nama yang menjadi favorit pemilih muslim adalah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 17-24 September 2017, nama Gatot berada di bawah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai cawapres paling difavoritkan responden.
Basuki dan Gatot menduduki dua besar simulasi 16 dan 8 nama kandidat cawapres Jokowi. Ketika diberikan 16 pilihan, responden pemilih Basuki dan Gatot masing-masing 16% dan 10%.
Tatkala dikerucutkan menjadi 8 nama, keduanya memperoleh dukungan berturut-turut 17% dan 14%. Namun, ketika IPI menyisihkan nama Basuki maka Gatot mendapatkan 25% suara, diikuti Menteri Keuangan Sri Mulyani sebesar 24% dan Kepala Polri Jenderal Pol. Tito Karnavian 12%.