SOLOPOS.COM - Dari kiri, Harmensyah (Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Sri Muslimatun (Wakil Bupati Sleman), Gatot Saptadi (Sekretaris Daerah DIY), Krido Suprayitno (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah) saat melakukan konferensi pers di Kantor Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman pada Rabu (18/10/17). (Birgita Olimphia Nelsye/Harian Jogja).
Pemerintah mengevaluasi jalur evakuasi bencana di kawasan Gunung Merapi.
Harianjogja.com, SLEMAN— Sejumlah jalur evakuasi bencana di sekitar kawasan Gunung Merapi rusak akibat aktivitas penambangan dan pariwisata. Pemerintah kini mengevaluasi keberadaan jalur evakuasi tersebut.
Kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan adanya beberapa titik yang harus dievaluasi. Kepala BPBD DIY Krido Suprayitno mengatakan, hasil pantauan lembaganya terdapat sejumlah jalur evakuasi di kawasan Merapi yang rusak akibat
tingginya aktivitas pertambangan dan wisata pasca bencana erupsi 2010.
“Jalur tersebut akan dievaluasi agar tidak ada tumpang tindih antara jalur penambangan dengan jalur evakuasi. Jalur evakuasi menggunakan jalur yang sudah ada, hanya saja jalur tersebut perlu ditingkatkan”, ujar Krido Suprayitno, Rabu (18/10/2017).
Selain mengevaluasi jalur evakuasi, juga dilakukan evaluasi terhadap titik-titik rawan bencana di kawasan Gunung Merapi. Kegiatan ini dilangsungkan bersamaan dengan kegiatan gladi lapang latihan penanganan operasi darurat bencana yang digelar Rabu (18/10/2017) di Sleman.
Terkait kegiatan gladi lapang dikatakannya, kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan titik-titik rawan bencana melalui simulasi oleh para komponen daerah. Selain itu juga untuk menyatukan manajemen bencana antar wilayah di DIY, khususnya dalam hal menangani pengungsi tanpa melihat batas wilayah. Untuk menyatukan manajemen memerlukan latihan dan koordinasi.
Gladi lapang digelar di Pos Aju Merapi di “Sektor D” yang meliputi wilayah Kecamatan Cangkringan, sebelah timur Kali Opak, dan sebelah barat Kali Gendol.
Empat lokasi gladi lapang tersebut antara lain Lapangan Jangkang (lokasi Pos Aju Merapi); Dusun Ngepringan, Wukirsari, Cangkringan; Dusun Bakalan, Argomulyo, Cangkringan; dan Dusun Ngancar, Glagaharjo, Cangkringan. Tiga dusun tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) karena merupakan wilayah terdampak awan panas pada bencana Erupsi tahun 2010 lalu.
Kabupaten Sleman dipilih sebagai wilayah simulasi karena wilayah ini siaga terhadap Erupsi Merapi. “Ini sekaligus mendorong kabupaten Sleman sebagai kabupaten tangguh bencana yang dicanangkan pada tahun 2018 mendatang”, lanjut dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi, menjelaskan, bahwa gladi lapang adalah upaya mendorong potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman dalam penanganan bencana. Potensi komponen tersebut antara lain TNI, Polri, Komunitas, Relawan, dan Pemerintah daerah. Mereka memiliki peralatan dan sumber daya yang memadai untuk penanganan bencana. “Yang terpenting komponen-komponen tersebut hadir untuk ketenangan masyarakat,” tutur Gatot.