SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengantar dalam sidang kabinet paripurna yang juga dihadiri Menko Polhukam Wiranto dan Menko PMK Puan Maharani di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Rosa Panggabean)
Tingkat kepuasan terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi-JK hanya 40%. Pertaruhannya di APBN 2018.
Solopos.com, JAKARTA — Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai persoalan ekonomi Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sisa dua tahun kepemimpinannya.
Kesimpulan ini diperoleh Indef dari hasil pemetaan kajian dan survei kepuasan masyarakat yang menunjukkan rata-rata kepuasan masyarakat mencapai 60%. Namun, khusus kepuasan terhadap kinerja di sektor ekonomi, pemerintahan Presiden Jokowi masih sekitar 40%.
Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, Direktur Indef Enny Sri Hartati mengungkapkan instrumen APBN dapat menjadi senjata Presiden Jokowi. “Karena APBN tidak hanya sekedar berapa belanja pemerintah, tetapi APBN ini menjadi representasi arah kebijakan fiskal,” ujar Enny, Rabu (18/10).
Implikasi dari fiskal, lanjut Enny, akan menyangkut hingga ke sendi-sendi perekonomian Indonesia. Contohnya, ketika pemerintah menerapkan kebijakan penerimaan pajak akan berimplikasi kepada investasi dunia usaha. Hal ini, kata Enny, berlaku bagi kebijakan belanja.
“Jika tidak dibarengi dengan stimulus, maka ini tidak efektif karena keduanya sangat terkait,” kata Enny. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kinerja strategi perekonomiannya.
Menurutnya, APBN 2018 akan menjadi pertaruhan pemerintahan Jokowi untuk menstimulus perekonomian Indonesia di tengah tahun politik. “Fokus pemerintah, apalagi Senayan, fokusnya tidak lagi mengurus efektivitas belanja. Sudah pasti postur APBN sudah pasti berbeda,” ujar Enny.