SOLOPOS.COM - Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono saat Pidato sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan tahun 2017-2022 pada Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY di Komplek DPRD DIY, Jln. Malioboro, Jogja, Senin (16/10). (Gigih M. Hanafi/JIBI/Harian Jogja)
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan merubah strategi dalam menterjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
Harianjogja.com, JOGJA–Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan merubah strategi dalam menterjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X.
“Jadi tidak ada lagi cerita SKPD [Satuan Kerja Perangkat Daerah] minta usulan, enggak ada. Bentuknya perintah, nanti mungkin agak kaget teman teman di SKPD dengan adanya top down,” kata Sekretaris Daerah DIY di kantornya, Selasa (17/10/2017).
Ia mengakui, selama ini sistem yang digunakan untuk program prioritas belum memiliki pegangan utama terkait dengan apa yang harus dilakukan.
Karena itulah ia menyatakan pihaknya tahun ini akan lebih progresif dengan menerapkan sistem top down supaya para SKPD tidak ada yang goyah. “Nah setelah ini ada tugas kami menyusun guidance, buku pintar, berdasar pidato gubernur. Suka tidak suka, mau tidak mau itu harus diikuti,” jelasnya.
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar target-target progresif bisa segera dicapai. Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil DPRD DIY, Arif Noor Hartanto berharap dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun kedepan, Gubernur DIY bisa lebih progresif dalam mencanangkan target pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan.
Ia mengatakan jika pencanangan yang dilakukan ‘landai’ persis seperti lima tahun sebelumnya, dirinya khawatir tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial maupun antar daerah akan tetap tinggi karena visi-misi Sri Sultan HB X saat ini tidak berbeda jauh dengan lima tahun lalu.
“Target harus lebih rendah dari rata-rata angka kemiskinan nasional itu jangan di tahun kelima tapi harus di tahun pertama, kedua, maksimal tahun ketiga. Baru tahun keempat dan kelima bisa diturunkan. Harus digenjot betul. Saya Harap Gubernur menggunakan wewenangnya sebagai koordinator pemerintahan untuk menggelar rapat terus agar kabupaten dan kota juga ikut progresif,” katanya.
Gatot pun juga mengatakan angka kemiskinan di DIY harus turun. “Ya, kami juga pengen berubah. Kalau ditanya berapa turunnya kemiskinan, ya, pengennya bagus. Ya, satu digit. Dibawah 10 mestinya,” harapnya.
Seperti diketahui, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, pada Maret 2017 lalu, jumlah penduduk miskin di DIY mencapai 488.000 jiwa atau sekitar 13,02%.