Wakil Presiden Jusuf Kalla melepas Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (20/5/2017). (Juli ER Manalu/JIBI/Bisnis)
Rabu, 18 Oktober 2017 20:01 WIB Irene Agustine/JIBI/Bisnis Politik Share :

Istana Wapres Bantah Jokowi-JK Berselisih Soal Densus Tipikor

Istana Wapres membantah Jokowi-JK berselisih pandangan soal Densus Tipikor Polri.

Solopos.com, JAKARTA — Pihak Istana Wakil Presiden (Wapres) membantah adanya beda pendapat perihal pembentukan Densus Tipikor antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) .

Juru Bicara Wapres Husain Abdullah menyatakan sampai saat ini tidak ada perbedaan antara Presiden dan Wapres, mengingat belum ada keputusan final tentang pembentukan Densus Tipikor.

“Pandangan atau sikap Pak JK dalam kapasitas sebagai Wapres, tentu akan jadi pertimbangan bagi Presiden dalam mengambil keputusan. Keduanya juga pasti akan bertemu mendiskusikan masalah itu,” katanya, Rabu (18/10/2017).

Namun, Husain menjelaskan bahwa Wapres JK memang menganggap keberadaan Densus tidak diperlukan. Pasalnya, fungsi penindakan tipikor tersebut sudah dimiliki oleh lembaga penegak hukum seperti KPK yang sudah ada saat ini

“Sikap Pak JK menilai bahwa Densus Tipikor tidak perlu. Karena sejauh ini toh Polri sudah melaksanakan fungsi tersebut, apalagi sudah ada KPK. Berilah kesempatan kepada KPK,” ujarnya.

Selain itu, Husain mengatakan Wapres JK juga menekankan untuk mengkaji dari sisi efektivitas dan efisiensi penegakan hukum serta jalannya roda pemerintahan.

“Seperti yang diuraikan Pak JK ada 6 institusi yang di negeri kita yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum; BPK, BPKP, Polri, jaksa, hakim, dan KPK. Kalau bertambah lagi, nanti kerja pemerintah hanya membuat laporan dan terjadi ketakutan berlebihan dalam proses pengambilan keputusan serta kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Husain mengatakan penjelasan tersebut juga menanggapi statemen dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang berpendapat Wapres JK berbicara seenaknya.

“Ini harus dipahami Fahri, bahwa apa yang dikatakan Pak JK ada logika berfikirnya dan punya alasan argumentatif. Pastinya Pak JK tidak berbicara seenaknya,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan rencana pembentukan Densus Tipikor merupakan kewenangan Polri. Terlebih, imbuhnya, pembentukan densus merupakan kewenangan Polri, sedangkan Kejaksaan juga memiliki tim khusus.

“Pertama, Densus Anti Korupsi ini nantinya harus bisa mempercepat upaya pemberantasan korupsi. Kedua, harus ada sinergitas antara Polri, KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi], dan Kejaksaan,” kata Johan Budi di Kantor Staf Presiden, Selasa (17/10/2017).

Presiden Jokowi, lanjutnya, hanya meminta agar upaya pemberantasan korupsi itu harus cepat dan masif. Di sisi lain, pihak KPK juga telah menyetujui pembentukan densus tersebut.

Lowongan Pekerjaan
CV SINDUNATA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Musik Pop dan Nikah Muda

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (21/10/2017). Esai ini karya Udji Kayang Aditya Supriyanto, peminat kajian budaya populer dan pengelola Buletin Bukulah! Alamat e-mail penulis adalah udjias@gmail.com. Solopos.com, SOLO¬†— Saat isu komunisme (lagi-lagi) diangkat ke publik sekian waktu lalu,…