SOLOPOS.COM - Ilustrasi telesurvei (gbj.com)
Survei penilaian integritas salah satunya dilakukan di Kota Madiun.
Madiunpos.com, MADIUN — Badan Pusat Statistik (BPS) di bawah koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kota Madiun.
Survei rencananya dilaksanakan setelah bulan Oktober ini dengan melibatkan 60 responden dari dinas-dinas di Kota Madiun, DPRD, dan masyarakat umum. Mereka yang disurvei adalah pihak yang melaksanakan pelayanan publik dan yang mendapatkan pelayanan.
“Kota Madiun menjadi satu-satunya lokasi survei di Provinsi Jawa Timur,” ujar Kepala BPS Kota Madiun Firman Bastian kepada wartawan di Madiun, Senin (16/10/2017). Dia mengaku belum tahu kisi-kisi atau hal-hal yang akan diteliti dalam survei penilaian integritas tersebut.
Guna kelancaran pelaksanaan survei, saat ini sebanyak tiga orang staf BPS setempat mengikuti pelatihan di Jakarta. Pelatihan tersebut juga berlaku bagi sejumlah petugas BPS provinsi dan kota/kabupaten lainnya yang ditunjuk.
“Untuk Jawa Timur yang diminta mengirim peserta pelatihan adalah BPS Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun. Artinya, kita [Kota Madiun] dijadikan sampel,” kata Firman.
Firman memaparkan belum bisa menjelaskan pertimbangan utama dipilihnya Kota Madiun sebagai lokasi SPI. Dia juga menolak jika dipilihnya Kota Madiun sebagai sampel lokasi survei ada kaitannya dengan kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Madiun Bambang Irianto.
“Saya tidak melihat ke situ. Menurut saya, Kota Madiun memang terpilih sebagai sampel saja untuk disurvei soal kepuasan layanan atau soal pencegahan korupsi,” terangnya.
Dia berharap pelaksanaan SPI nantinya dapat berjalan lancar dan meminta semua pihak yang dijadikan responden bisa kooperatif dan memberikan jawaban yang benar sesuai dengan yang diminta oleh petugas. Sebab, data yang ada pasti akan berguna bagi semua pihak.