Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) di Pantai Baron Gunungkidul (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja) Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) di Pantai Baron Gunungkidul (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Selasa, 17 Oktober 2017 07:20 WIB David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja Gunung Kidul Share :

DPRD Gunungkidul Dukung Pencabutan Kewenangan Dinpar Terkait Retribusi

Tahun lalu sudah ada investor yang berani memberikan imbal balik yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan Pemkab Gunungkidul

Solopos.com, GUNUNGKIDUL-Rencana Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mencabut kewenangan Dinas Pariwisata Gunungkidul dalam mengurusi retribusi didukung DPRD Gunungkidul.

Sekretaris Fraksi Handayani DPRD Gunungkidul Anton Supriyadi menyambut baik adanya revisi Perda tentang Retribusi Rekreasi dan Tempat Olahraga. Menurut dia, perubahan ini membuka peluang agar penanganan masalah retribusi pariwisata dapat dilimpahkan ke pihak ketiga.

“Saya dukung karena jika sampai bisa ditangani pihak ketiga, nilai PAD yang didapatkan bisa lebih besar,” kata dia, Senin (16/10/2017).

Baca juga : Tak Lagi Diurusi Dinas Pariwisata, Retribusi Wisata Gunungkidul Diurusi Siapa?

Anton mengungkapkan, pernyataan akan naiknya nilai PAD saat dipihakketigakan bukan isapan jempol. Pasalnya, di tahun lalu sudah ada investor yang berani memberikan imbal balik yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan Pemkab Gunungkidul.

“Mereka berani membayar hingga Rp30 miliar. Sedang target PAD saat ini masih di angka Rp26 miliar,” kata dia.

Dia menambahkan, target PAD pariwisata saat ini dinilai masih sangat kecil. Oleh karenanya, dibutuhkan intensifikasi dan inovasi sehingga capaian dapat lebih optimal.

“Sebagai gambaran obyek wisata Ponggok di Klaten yang hanya sekelas desa menargetkan pendapatan sekitar Rp15 miliar, sedang di Gunungkidul hanya Rp26 miliar. Harusnya jika melihat dari sisi potensi, nilai PAD yang masuk bisa lebih besar lagi,” kata Politisi Nasdem ini.

lowongan pekerjaan
PT. Astra International Tbk-isuzu, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…