SOLOPOS.COM - Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X, sedang mencicipi teh hasil produksi warga Menoreh, di sela peresmian PPTM, di Ngaliyan, Ngargosari, Samigaluh, Kamis (12/10/2017). (Uli Febriarni/JIBI/Harian Jogja)
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap moratorium pembangunan hotel agar diperpanjang
Harianjogja.com, JOGJA--Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap moratorium pembangunan hotel agar diperpanjang karena tingkat hunian yang belum begitu baik.
Baca juga : HOTEL DI JOGJA : Haryadi Pastikan Moratorium Hotel Diperpanjang, Berapa Lama?
“Itu wewenang kabupaten dan kota. [Tapi] saya berharap karena sudah terlalu banyak hotel, harus diverifikasi betul. Kalau memang average masih berkisar 45-50 persen, moratorium diperpanjang. Kalau sudah 70 persen okupansinya, baru boleh dibuka moratorium dan investasinya,” kata Sri Sultan HB X kepada wartawan di DPRD DIY, Senin (16/10/2017).
Ia menyatakan, jika okupansi hotel masih berkisaran di angka 50%, lalu moratorium dibuka dan hotel lain bermunculan, maka jumlah orang yang menginap akan semakin turun. Sehingga pada akhirnya semua pemilik hotel akan rugi. Sri Sultan HB X berpendapat, tentu itu bukan tujuan orang untuk berinvestasi.
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu menambahkan, sekalipun pada 2019 nanti New Yogyakarta International Airport akan beroperasi, tapi tidak otomatis orang akan langsung berbondong-bondong berinvestasi untuk membuat hotel.
“Enggak ada. Paling lima tahun setelah itu [baru investasi] karena harus melihat perkembangan arah penumpang pesawat dan sebagainya kan dihitung. Mereka tinggal dimana, pergi kemana abis dari bandara,” ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mendorong Pemerintah Kota Jogja memperpanjang moratorium pembangunan hotel sampai 2021. Sebab, jumlah hotel terlalu banyak, sementara tingkat hunian hotel masih dibawah rata-rata.