SOLOPOS.COM - Suasana PNS yang keluar dari barisan, duduk-duduk dan tidak lagi mengikuti upacara HUT ke-66 Kulonprogo secara khdimat, di Alun-alun Wates, Minggu (15/10/2017). (Uli Febriani/JIBI/Harian Jogja)
Sekda Kulonprogo menyatakan, mulai tahun depan akan ada sanksi bagi PNS yang tidak tertib saat upacara HUT.
Harianjogja.com, KULONPROGO— Sekda Kabupaten Kulonprogo mengaku kecewa dengan ulah sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayahnya yang kabur dari barisan saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kulonprogo, Minggu (15/10/2017) di Alun-Alun Wates.
Suasana khidmat yang tercipta di tengah pelaksanaan upacara hari jadi ke-66 Kulonprogo pada Minggu (15/10/2017) sempat tercoreng dengan ulah sebagian peserta upacara yang keluar dari barisan.
Ketika upacara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X itu berlangsung, peserta yang mayoritas terdiri dari PNS masih berbaris rapi, namun hanya setengah barisan.
Sedangkan sekitar tiga baris ke belakang, peserta upacara mulai jongkok dan ada yang keluar barisan. Namun tepat pada pukul 15.40 WIB, banyak dari mereka tidak hanya keluar barisan namun juga keluar dari lapangan alun-alun.
Warga sekitar yang melihat kondisi itu, menyayangkan kelakuan para PNS yang dinilai tak memberikan contoh baik bagi masyarakat. Salah satunya diungkapkan oleh warga Pengasih, bernama Candra. Lelaki 28 tahun ini mengungkapkan, upacara hari jadi merupakan momentum penting bagi Kulonprogo. Tak seharusnya PNS keluar dari barisan, terlebih tidak menyimak sambutan dari wakil gubernur yang hadir.
“Terkesan menyepelekan dan tak menghargai kekhidmatan upacara. Harus ditindak tegas dan diberikan sanksi, agar PNS tidak mengulang perbuatan serupa,” kata dia Minggu (15/10/2017).
Ia menambahkan, dirinya khawatir, apabila hal tersebut terjadi berulang kali, akan ditiru generasi selanjutnya.
Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkoro juga berkeluh kesah soal perilaku anak buahnya itu. Dirinya juga mengetahui kejadian itu serta menyayangkan perilaku para peserta yang keluar dari barisan.
Menurutnya, tindakan itu adalah contoh yang buruk bagi masyarakat. Untuk peringatan HUT tahun depan, Pemkab berencana akan memberikan sanksi tegas, apabila masih ada PNS yang melakukan tindakan serupa.
“Untuk kali ini masih ada toleransi. Kami akan minta PPNS [Penyidik Pegawai Negeri Sipil] dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pemeriksaan di setiap barisan,” kata Astungkoro.