SOLOPOS.COM - Suasana pawai pembukaan Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) 2017 di Jl Malioboro Yogyakarta, Kamis (27/7/2017). (Anton Wahyu Prihartono/JIBI/Harian Jogja)
Status istimewa yang disandang DIY, semestinya tidak hanya sekedar menjadi nama saja
Harianjogja.com, JOGJA--Status istimewa yang disandang DIY, semestinya tidak hanya sekedar menjadi nama saja, melainkan bisa benar-benar mewujud dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam hal urusan menyejahterakan masyarakat.
Mantan Direktur Institute for Development and Economics Analysis (IDEA) Jogja, Wasingatu Zakiyah mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk menjadikan DIY sebagai provinsi yang benar-benar istimewa.
Pertama, katanya, kebijakan Pemda DIY yang cukup progresif melalui proyek-proyek ambisius macam New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan Pelabuhan Tanjung Adikarto demi membuat Bumi Mataram berkelas internasional memang tak masalah untuk dikerjakan.
Pertama, katanya, kebijakan Pemda DIY yang cukup progresif melalui proyek-proyek ambisius macam New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan Pelabuhan Tanjung Adikarto demi membuat Bumi Mataram berkelas internasional memang tak masalah untuk dikerjakan.
Hanya saja, menurut Zaki, pembangunan infrastruktur tersebut jangan sampai membuat mereka yang sudah terpinggirkan menjadi semakin terpinggirkan. “Kami masih menunggu, apakah di dalam NYIA nantinya mau memfasilitasi kelompok-kelompok itu ataukah kemudian malah menghadirkan usaha-usaha besar lagi yang dipasang dalam bandara,” ucapnya saat ditemui di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Sabtu (14/10/2017).
Kedua, lanjutnya, sebaiknya proyek-proyek besar itu diberi nama yang sangat Jogja untuk semakin mengangkat status keistimewaan. Zaki mengatakan, nama memang hanya sekedar nama, tapi nama adalah identitas.
Ia mengaku sangat heran kenapa pemerintah sangat susah memberi nama yang berkarakter Jogja. Hal tersebut, imbuhnya, sempat beberapa kali muncul ke permukaan untuk dibahas tapi hingga saat ini tidak ada realisasi yang berarti.
Sedangkan hal ketiga yang mesti dilakukan Pemda DIY, ujar Zaki, adalah mengentaskan kemiskinan yang saat ini angkanya masih 13,1 %. Ketika berbicara pengentasan kemiskinan, ucapnya, pemerintah tidak bisa hanya membuat program yang menyasar kelompok pra sejahtera saja, tapi kelompok kelas menengah atas yang notabene menjadi penyebab tingginya angka ratio gini juga mesti dilibatkan.
“Kelompok kelas menengah dibuat daftarnya. Kemudian kelompok ini harus memiliki kemitraan khusus dengan mereka yang belum sejahtera. Semacam anak angkat dan bapak angkat. Seharusnya keistimewaan DIY bisa sampai disitu, bagaimana kegotong-royongan itu mulai disentuh secara humanis. Sehingga bisa menghubungkan orang per orang,” ujarnya.
Skema macam itu, sebut Zaki, sudah diterapkan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dengan program Bapak Asuh. Program itu sendiri memang ditujukan percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo. Ia mengatakan, hal tersebut bisa diadaptasi dengan melibatkan para kelas menengah ke atas, khususnya pengusaha.
“Ini untuk memastikan para pengusaha besar itu mempunyai tanggung jawab perusahan dan disinergikan dengan proses pembangunan di DIY, siapa yang melakukan apa dimana. Itu menjadi penting sehingga kemiskinan menjadi menurun.”
Wakil Ketua DPRD DIY, Rany Widayati juga berharap kedepan semua hal yang ada di DIY menjadi istimewa. Ia menyebut, kepala daerah yang tak perlu melalui proses pemilihan adalah keistimewaan tersendiri.
“Masyarakat DIY sudah menyerahkan segalanya dan merelakannya hak-haknya untuk memilih. Itu sudah istimewa sekali. Sekarang bagaimana caranya membuat segala aspek kehidupan menjadi istimewa, dari masyarakatnya, kehidupannya dan perekonomiannnya,” ucapnya.