Pencemaran Kali Jenes akibat limbah industri tekstil Rabu (28/1/2015). (Reza Fitriyanto/JIBI/Solopos) Ilustrasi pencemaran Kali Jenes akibat limbah industri tekstil Rabu (28/1/2015). (Reza Fitriyanto/JIBI/Solopos)
Jumat, 13 Oktober 2017 06:35 WIB Hijriyah Al Wakhidah/JIBI/Solopos Solo Share :

Warga Tanggul Dawung Solo Resah Dioprak-Oprak Suruh Pindah

Warga di tanggul Kali Jenes, Dawung, Solo, resah karena disuruh siap-siap pindah padahal belum ada sosialisasi.

Solopos.com, SOLO — Warga Kampung Dawung, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Solo, resah karena terus dioprak-oprak untuk pindah menyusul wacana penertiban sebagian hunian di tanggul Kali Jenes.

Mereka resah karena belum ada informasi resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo maupun Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) terkait proyek yang akan dilaksanakan di kawasan tersebut, namun Pemerintah Kelurahan Serengan melalui RT mulai ngoprak-oprak warga terutama di RT 005/RW 015 untuk siap-siap angkat kaki dari kawasan tanggul.

Informasi yang beredar di masyarakat tanggul, Pemkot Solo akan membangun gapura di kawasan Dawung yang akan menjadi batas antara Solo dengan Solo Baru, Sukoharjo. Proyek gapura itu harus menggusur sepuluh rumah di RT 005/RW 015, atau sepanjang 50 meter dari Jl. Yos Sudarso ke arah barat tanggul.

“Belum pernah sekali pun Pemkot Solo sosialisasi masalah proyek gapura. Tapi kelurahan melalui RT sudah berkali-kali bilang kepada kami untuk siap-siap pindah dan Desember tahun ini harus sudah bersih,” kata warga RT 005/RW 015, Hadi Suparno, saat berbincang dengan Solopos.com, Kamis (12/10/2017).

Hadi dan warga lainnya menyadari pemukiman mereka ilegal karena berdiri di tanggul milik BBWSBS. Namun, mereka menuntut ada prosedur yang adil jika hendak menggusur mereka dari kawasan tanggul.

“Yang membuat kami bingung, katanya tidak ada yang namanya relokasi apalagi difasilitasi cari hunian baru. Yang disampaikan pihak kelurahan hanya uang bongkar senilai Rp45.000 per meter persegi,” ujar Hadi.

Keresahan warga memuncak saat beberapa hari lalu Lurah Serengan, Restu Tyaswening, bersama petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendatangi kawasan tanggul. “Mereka tidak menjelaskan apa pun, hanya bilang hunian di sini harus ditertibkan karena mau kena proyek gapura,” kata warga lainnya, Sri Mulyati.

Dia memastikan warga tidak akan menolak proyek gapura selama diajak bicara oleh pemerintah kaitannya dengan penertiban permukiman tanggul yang terdampak proyek. “Permukiman kami memang liar, tapi kami punya KTP Serengan. Harapannya kalau mau digusur ya jangan asal gusur, harus ada prosedur yang seadil-adilnya,” tutur Sri.

Warga lainnya, Pomo, berharap Pemkot Solo memperlakukan warga Dawung seperti warga bantaran lain seperti di Kali Pepe atau Bengawan Solo yang juga sedang proses relokasi. “Mereka ditertibkan tapi dengan program relokasi, dicarikan hunian baru katanya ke Polokarto atau Jeruksawit. Kami bagaimana? Kalau kelurahan berharap Desember harus sudah bersih, kenapa sejauh ini tidak ada informasi apa-apa?”

Sekretaris Paguyuban Tanggul Makam Bergola, Suwanto, prihatin dengan keresahan warga Dawung terkait wacana penertiban. “Kami juga tinggal di permukiman ilegal. Kami harus saling menguatkan. Kalau hanya diberi uang bongkar, kami tak mau ini jadi patokan untuk penertiban-penertiban selanjutnya. Maka kami akan berjuang dari saat ini agar relokasi warga di Dawung ini dilaksanakan dengan adil dan manusiawi,” papar Suwanto.

Lurah Serengan, Restu Tyaswening, membenarkan rencana penertiban permukiman di tanggul Kali Jenes sepanjang 50 meter ke arah barat tanggul dari Jl. Yos Sudarso. Dia juga membenarkan proyek yang akan dilaksanakan di Dawung adalah proyek gapura perbatasan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Ya, Desember memang harus sudah bersih karena proyek gapura dimulai 2018. Tidak hanya gapura tapi juga taman untuk mengimbangi kemajuan kawasan Solo Baru,” kata Restu.

Dia mengakui belum ada sosialisasi resmi kepada warga. Sosialisasi akan melibatkan tim gabungan dari Pemkot Solo termasuk BBWSBS.

“Kapan waktunya, nanti tim yang menentukan. Tapi warga sudah tahu semua. Mau tidak mau kan mereka memang harus pindah karena hunian mereka ilegal,” tandas Restu.

lowongan pekerjaan
PT.COMBINE WILL INDUSTRAL INDONESIA (TOYS FACTORY), informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

Dana Pensiun Ternyata Bukan Untuk PNS Saja

“Tahun kemarin [2016] ada satu yang dilikuidasi. Bisa saja karena pendanaannya tidak kuat” Solopos.com, JOGJA-Belum banyak masyarakat yang memahami dana pensiun swasta meskipun keberadaannya telah diatur dalam Undang-Undang No 11/1992 tentang Dana Pensiun. Jamaludin Joyoadikusumo selaku Direktur Dana Pensiun Muhammadiyah…