Hidayat Nur Wahid (Facebook/@hnurwahid)
Jumat, 13 Oktober 2017 23:00 WIB Politik Share :

Rumah DP 0% Andalan Anies-Sandi Tertunda, PKS Salahkan Djarot

Politikus senior PKS Hidayat Nur Wahid menyalahkan Djarot karena progran DP 0% Anies-Sandi tertunda.

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menganggap program rumah DP 0% harus dilaksanakan. Pasalnya, itu adalah janji gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Namun, di sisi lain ia mengkritik Djarot Saiful Hidayat. Hidayat menuding Djarot tidak mengakomodasi kebutuhan Anies-Sandi untuk merealisasikan program DP 0% lewat APBD DKI 2018.

“Program DP 0% juga penting untuk beliau laksanakan. Kita memahami dalam konteks APBD 2018 itu memang periode di mana Pak Djarot jadi gubernur kemudian menandatangani suatu anggaran belanja daerah yang tidak sepenuhnya mengakomodasi,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10/2017), dikutip Solopos.com dari Okezone.

Wakil Ketua MPR itu menyesalkan kondisi seperti ini. Menurut dia, seharusnya pemimpin Ibu Kota sebelumnya memiliki sifat negarawan dan dapat mengakomodasi kebutuhan gubernur selanjutnya. Baca juga: Program Rumah DP 0% Anies-Sandi Bisa Terealisasi, Asalkan…

“Kondisi ini sangat disayangkan. Harusnya kalau memang negarawan disisakanlah ruang yang memungkinkan agar program baru dari gubernur yang dipilih rakyat [dapat terlaksana]. Apakah 10 persen, 20 persen, dari APBD itu diberi ruang untuk mengakomodasi sepenuhnya program-program dari gubernur yang baru,” ujarnya.

“Karena sekali lagi APBD kan bukan milik pribadi Pak Djarot. APBD kan milik rakyat. Rakyat itu adalah yang kemarin mayoritas milih Pak Anies. Mereka menuntut dilaksanakan program itu. Program tersebut kan bukan program pribadi Pak Anies. Ini program Pemprov melalui APBD,” sambung Hidayat. Baca juga: Begini Simulasi Kredit Rumah DP 0% di Jakarta.

Karenanya, Hidayat memberi pesan kepada Anies-Sandi untuk membedah lebih lanjut anggaran belanja daerah Pemprov DKI bersama DPRD agar programnya bisa terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan.

lowongan pekerjaan
, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…