SOLOPOS.COM - Bupati Purwakarta yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menunggu untuk bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, di Bakrie Tower, Jakarta, Jumat (29/9/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Aprillio Akbar)
PDIP dan Golkar sepakat berkoalisi di Pilkada Jabar 2018. Dedi Mulyadi lebih berpeluang dari Ridwan Kamil?
Solopos.com, BANDUNG — PDIP dan Partai Golkar sepakat menjalin koalisi dalam Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018. Ketua DPD PDIP Jabar Tubagus Hasanudin memastikan hal itu.
“Untuk pilgub, kami sepakat dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas berkoalisi bersama Partai Golkar,” katanya di Bandung, Jumat (13/10/2017).
Menurutnya, kesepakatan ini terjalin di level para petinggi kedua partai di daerah. Hasanudin memastikan keputusan koalisi ini didasari kesepahaman antara PDIP dan Golkar untuk Pilkada Jabar 2018. “Kami membuat nota kesepahaman, selanjutnya akan kami sampaikan ke DPP partai masing-masing mengenai arah koalisi Golkar dan PDIP ditambah Hanura,” tuturnya.
Namun kesepakatan ini belum pada tahap membahas calon atau kandidat yang akan diusung pada pilkada mendatang. PDIP Jabar tetap menunggu arahan DPP di Jakarta terkait calon yang akan diusung. “Siapa nomor 1 dan 2, akan diputuskan DPP. Buat kami, kami taat terhadap apapun yang diputuskan DPP,” jelasnya.
Dia memastikan urusan nama-nama calon akan ditetapkan oleh DPP mengingat partai tersebut sudah melakukan penjaringan sejumlah nama seperti Sekda Jabar Iwa Karniwa, anggota DPR Puti Guntur Soekarno, Bupati Majalengka Soetrisno, dan Sekretaris DPD PDIP Abdy Yuhana.
“Kami juga terbuka kepada parpol lain yang ingin bergabun, tapi syaratnya jangan mengusulkan nama calon [gubernur],” paparnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kesepakatan koalisi ini tidak hanya sebatas kebutuhan politik jelang Pilkada Jabar dan pemilihan bupati/wali kota yang digelar serentak 2018. Akan tetapi, yang tidak kalah penting dari kerja sama ini adalah adanya kesamaan ideologi di antara kedua partai.
“Kerja sama ini bukan sekedar politik, tapi ideologi. Mempertahankan Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki keberagaman, toleransi. Bersama-sama menjaga lingkungan, bagaimana penanganan alam,” tegasnya di tempat yang sama.
Terkait dinamika yang terjadi di DPP Partai Golkar, Bupati Purwakarta inipun tidak menjawab secara tegas saat ditanya tentang sikapnya jika DPP Partai Golkar tidak menghendaki koalisi dengan PDIP pada ajang tersebut. “Jangan dulu berandai-andai,” tuturnya.
Namun, menurutnya keputusan koalisi dengan PDIP ini sebagai jawaban atas tugas yang diberikan DPP kepadanya jelang pilkada. Pada rapat DPP Partai Golkar saat membahas pemilu pada 8 Oktober kemarin, dirinya diperintahkan membangun mitra koalisi dalam menghadapi Pilkada Jabar 2018.
“Saya jawab, kurang waktu sebulan mitra koalisi sudah terwujud. Ini sudah lebih dari tingkat kebutuhan 20% [syarat mengusung calon gubernur]. Tugas saya sudah selesai,” pungkasnya.