Ketua Tim Penggerak PKK Jateng Siti Atikoh Supriyanti Ganjar Pranowo. (Facebook.com-Kantor Perwakilan) Ketua Tim Penggerak PKK Jateng Siti Atikoh Ganjar Pranowo. (Facebook.com-Kantor Perwakilan)
Jumat, 13 Oktober 2017 11:50 WIB JIBI/Solopos/Antara Semarang Share :

Kader PKK di Jateng Tak Boleh Hanya Urusi Konsumsi di Musrenbangdes

Kader PKK Jateng ditengarai hanya dilibatkan untuk menerima tamu dan mengurusi konsumsi di Musrenbangdes.

Solopos.com, SEMARANG — Seluruh kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Jawa Tengah diserukan berperan aktif menyuarakan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran, termasuk dalam pemanfaatan kucuran dana desa. Seruan itu terlontar karena sebagian kader PKK hanya dilibatkan untuk menerima tamu dan mengurusi konsumsi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Tengah Siti Atikoh Supriyanti meminta kondisi tersebut tidak lagi terulang pada masa mendatang. Ia berharap para kader PKK di Jateng melek informasi dan berperan aktif menyuarakan aspirasi masyarakat berdasarkan kebutuhan riil daerah masing-masing. “Pemberdayaan masyarakat di PKK berawal dari masalah desa. Kalau argumentasi kuat, forum akan setuju,” tutur istri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang akrab disapa Atik itu.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso mengingatkan pula bahwa kader PKK merupakan bagian dari elemen masyarakat yang mesti dilibatkan dalam setiap perencanaan. “Kader PKK [harus] ikut aktif menyampaikan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah dusun hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa [Musrenbangdes],” papar Nadi Santoso di Kota Semarang, Jateng, Rabu (11/10/2017).

Ia mengingatkan prioritas penggunaan Dana Desa bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat. Potensi itu, menurut dia mesti dimanfaatkan benar oleh kader PKK untuk memasukkan kegiatan yang dapat menggerakkan masyarakat. “Kuncinya, kader harus paham mengenai proses perencanaan pembangunan di desanya,” imbuhnya.

Seruan itu dikemukakan Siti Atikoh dan Nadi Santoso setelah melihat situasi memprihatinkan sebagian kader PKK di Jateng. Meskipun dilibatkan dalam kepanitiaan Musrenbangdes, sebagian kader PKK itu tidak dalam posisi yang strategis. Pasalnya, masih banyak di antara mereka yang justru terlibat untuk menerima tamu atau mengurus konsumsi. “Ini yang harus diubah. Kader PKK harus percaya diri dan lantang, berani menyuarakan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan PKK,” ujar Nadi Santoso.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

lowongan pekerjaan
OPERATOR SPBU, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

Dana Pensiun Ternyata Bukan Untuk PNS Saja

“Tahun kemarin [2016] ada satu yang dilikuidasi. Bisa saja karena pendanaannya tidak kuat” Solopos.com, JOGJA-Belum banyak masyarakat yang memahami dana pensiun swasta meskipun keberadaannya telah diatur dalam Undang-Undang No 11/1992 tentang Dana Pensiun. Jamaludin Joyoadikusumo selaku Direktur Dana Pensiun Muhammadiyah…