SOLOPOS.COM - Suasana lengang terlihat saat digelar kegiatan Reresik MaliboroSelasa Wage di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (26/09/2017).
Pemda DIY akan memperluas jangkauan Sekber Malioboro
Harianjogja.com, JOGJA–Pemerintah Daerah (Pemda) DIY yang pada awalnya berencana membuat Sekretariat Bersama [Sekber] yang khusus mengurusi kawasan Malioboro saja, kini akan memperluas jangkauan sekber tersebut untuk mengurusi Lima Kawasan Strategis Keistimewaan di Kota Jogja yang terdiri dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Puro Pakualaman, Kotabaru, Malioboro dan Imogiri (Kotagede).
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi menyatakan, Sekber Khusus Kawasan Malioboro tidak dikembangkan tapi karena memang lima kawasan strategis tersebut perlu ditangani bersama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kota Jogja. Hal ini karena dua-duanya punya kewajiban bersama untuk mengelola Lima Kawasan Strategis Keistimewaan itu.
“Mengelolanya harus sama-sama, tidak bisa diserahkan ke Pemkot Jogja saja. Tapi di sisi lain, provinsi memang punya keinginan membesarkan kota. Salah satu caranya, ya, tadi sehingga nanti kelihatan kota berbuat apa dan provinsi apa,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Kamis (12/10/2017).
Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan salah satu alasan kenapa jangkauan sekber diperluas adalah karena untuk menghindari adanya ‘Overlapping dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro’. Walaupun ia menyatakan, pembentukkan sekber semangatnya adalah untuk memfasilitasi dan mensingkronkan program Pemda DIY dan Pemkot Jogja.
Ia menyatakan, perluasan jangkauan memang difokuskan pada kawasan startegis yang ada di Kota Jogja saja, kecuali Kotagede yang sebagian wilayahnya ada di Kabupaten Bantul.
Sedangkan untuk pelaksanaanya nanti, Tayip menyatakan tidak akan terlalu rumit dan tumpang tindih karena pihaknya selama ini sudah punya banyak pengalaman dalam hal koordinasi antar pemerintah.
“Contohnya, Kartamantul itu kan terdiri dari kabupaten kota. Di sana ngerembugkan isu kemudian diputuskan siapa yang berbuat apa dan kapan. [Sekber] juga enggak akan beda, sirip timur siapa yang nanganin. Alun alun siapa,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, wacana pembentukkan Sekber Khusus Kawasan Malioboro mencuat ke permukaan seiring dengan makin masifnya sorotan publik terhadap objek wisata tersebut karena kondisinya yang kotor dan kumuh di beberapa titik. Sekber ini direncanakan membantu merumuskan perencanaan penataan kawasan Malioboro.
Namun rencana ini mendapat banyak tentangan dari berbagai pihak, utamanya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja Pemkot Jogja. Mereka beranggapan lebih baik memperkuat kewenangan UPT Malioboro daripada membentuk sekber.