PDIP saat hadir di kantor KPU Bantul untuk penyerahan surat pernyataan untuk memundurkan penyerahan berkas menjadi Kamis (12/10/2017). (Herlambang Jati Kusumo/JIBI/Harian Jogja) PDIP saat hadir di kantor KPU Bantul untuk penyerahan surat pernyataan untuk memundurkan penyerahan berkas menjadi Kamis (12/10/2017). (Herlambang Jati Kusumo/JIBI/Harian Jogja)
Kamis, 12 Oktober 2017 14:20 WIB Herlambang Jati Kusumo/JIBI/Harian Jogja Bantul Share :

PDIP Bantul Kesulitan Menyusun Lampiran Data Anggota di SIPOL dengan Salinan

PDIP Bantul menunda pendaftaran karena mengalami kesulitan dalam menyusun/mengurutkan data salinan bukti keanggota yang menjadi syarat pendaftaran Pemilu 2019

Solopos.com, BANTUL–-PDIP Bantul menunda pendaftaran karena mengalami kesulitan dalam menyusun/mengurutkan data salinan bukti keanggota yang menjadi syarat pendaftaran Pemilu 2019.

Salah satu syarat pengajuan partai politik ke KPU di antaranya harus menyamakan urutan data di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pusat dengan salinan yang dikumpul di daerah termasuk KTA Partai dan KTP elektronik.

Ketua DPC PDIP BantulĀ  Aryunadi untuk mengurutkan 3.000 lebih anggotanya dalam data cukup menyita waktu. “Kami sudah sangat Siap menghadapi pemilu 2019 namun kami meminta waktu besok Kamis (12/10/2017), untuk menyelesaikan masalah mengurutkan data ini ,” katanya.

Menurut Aryunadi dengan sistem SIPOL ini PDIP sangat senang, dan menurutnya hal tersebut adalah tahapan pemilu yang harus dilakukan pada Pemilu di negara ini.

“Jadi Partai Politik dipaksa untuk mempersiapkan diri tidak cuma by data asal bapak senang tapi real punya anggota, NIK, KTA, bagi PDIP karena ini baru ya kesulitannya PKPU wajib urut,” kata Aryunadi.

Aryunadi berharap seharusnya urusan mengurutkan menjadi tanggung jawab KPU, namun dalam hal ini PDIP akan tetap mematuhi aturan. Menurut Ketua KPU Bantul Muhammad Johan Komara mengatakan terkait SIPOL tersebut sudah menjadi regulasi dari pusat.

“Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan salinan bukti keanggotaan, kedua menerima salinan dari parpol, petugas pendaftaran meminta parpol mengurutkan susunan sesuai salinan bukti keanggotaan, kita di kabupaten ada dasarnya,” katanya.

KPU Bantul tidak bisa mau berargumen terkait aturan itu hanya sebatas mengusulkan ke pusat, karena keputusan akan tetap dipusat. Pendaftaran tahap satu ini sendiri akan berlangsung hingga Senin (16/10/2017).

KPU Bantul dalam pendaftaran ini menerima berkas yang benar-benar sudah lengkap. Jika ada berkas yang belum lengkap akan dikembalikan dan di beri list kekurangan. Hingga Rabu (11/10/2017) baru Perindo yang telah memenuhi kelengkapan.

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….