SOLOPOS.COM - Warga menunggu kereta api melintas di bawah jembatan layang Janti. Foto diambil pada September 2017 . (Desi Suryanto/JIBI/Harian Jogja)
Setidaknya 42 pedagang kaki lima (PKL) diperkirakan bakal terdampak rencana penutupan palang pintu perlintasan di Janti, Caturtunggal, Depok.
Harianjogja.com, SLEMAN-Setidaknya 42 pedagang kaki lima (PKL) diperkirakan bakal terdampak rencana penutupan palang pintu perlintasan di Janti, Caturtunggal, Depok. Pedagang juga belum mendapatkan info alternatif untuk menggantikan akses perekonomiannya.
Terkait rencana penutupan perlintasan kereta api yang membatasi wilayah Sleman dan Bantul itu, pedagang juga bakal kena dampaknya selain warga setempat.
Gimmy Rusdin, anggota DPRDY DIY Fraksi PDI Perjuangan mengatakan sudah menerima keluhan dari sejumlah pedagang yang berjualan di bawah jembatan layang Janti itu.
Gimmy Rusdin, anggota DPRDY DIY Fraksi PDI Perjuangan mengatakan sudah menerima keluhan dari sejumlah pedagang yang berjualan di bawah jembatan layang Janti itu.
“Warga keberatan karena akses ekonominya ditutup, menyangkut perut,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis (12/10/2017).
Setidaknya 42 pedagang yang sudah masuk dalam paguyuban sehingga masih ada kemungkinan jumlahnya bertambah. Ia mengatakan selama ini memang belum ada sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat setempat yang terdampak. Sosialisasi baru dilakukan kepada orang-orang tertentu saja sehingga informasinya belum tepat.
“Kalau yang dagang pasti sepi jadinya padahal banyak yang jualan di sini,” jelasnya.
Bahkan, ia mengatakan sejumlah pedagang yang dikenalnya sudah bulat menolak ujicoba penutupan yang bakal dilaksanakan pada 26 Oktober sampai 26 November itu.
Sebagian konsumennya merupakan siswa dari berbagai sekolah penerbangan yang ada di selatan rel. Selain itu, banyak pula perwira TNI AU karena lokasinya dekat dengan kompleks Akademi Angkatan Udara (AAU).
Menurutnya, sebetulnya warga masyarakat di sisi selatan rel kereta api itu juga punya pendapat yang sama mengenai rencana penutupan itu meskipun protesnya belum diwujudkan dalam bentuk spanduk.
Selama ini, tambah Bari, warga juga belum pernah mendapatkan paparan atau informasi dari pemerintah mengenai opsi yang diberikan pasca penutupan perlintasan itu.
Selain akses jalan bagi masyarakat setempat, ia juga berharap ada solusi agar roda perekonomian mereka yang didapat dari berjualan di bawah jembatan itu juga tak terhenti.