SOLOPOS.COM - Edy Suandi Hamid (Istimewa/Wikipedia)
Pembangunan infrastruktur di DIY harus disertai peningkatan program untuk warga miskin.
Harianjogja.com, JOGJA— Pembangunan infrastruktur yang digencarkan Pemda DIY harus diimbangi dengan program yang berpihak pada warga kurang sejahtera.
Anggota Dewan Parampara Praja DIY, Profesor Edy Suandi Hamid menyatakan pembangunan infrastruktur adalah bagian dari visi dan misi Gubernur DIY Sri Sultan HB X untuk menurunkan tingginya rasio gini atau tingkat ketimpangan di DIY. Rasio gini di DIY tercatat sebesar 0,425 atau yang paling tinggi di Indonesia.
“Saya kira visi Ngarsa Dalem sudah jelas. Misalnya, saat berbicara tentang jalan tol. Yang saat itu tidak setuju dengan pembanguan tol ke bandara. Tujuannya kan untuk pemerataan, karena kalau tol terbatas, yang untung perusahaan tol, kontraktor. Masyarakat umum tidak menikmati dan tersingkirkan, kalau terbuka kegiatan ekonomi masyarakat bisa berjalan, buka warung dan transportasi,” kata dia kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Selasa (10/10/2017).
Namun meski demikian, ia mengatakan tetap harus ada program yang berpihak pada mereka yang kurang mampu. Program tersebut haruslah program yang benar-benar bisa menyentuh lapisan masyarakat bawah sehingga punya peluang untuk meningkatkan pendapatan.
“Misalnya, UMKM [Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah], mereka butuhnya apa? Oh, ternyata mereka butuhnya pemarasan atau permodalan. Ya, itu yang harus didukung. Kami sudah memberikan masukan [kepada Sri Sultan HB X]. Visinya kira kira seperti itu tapi detailnya kami tidak bisa menyampaikan,” ujar mantan Rektor Universitas Islam Indonesia yang juga guru besar ilmu ekonomi tersebut.
Dalam kesempatan itu, Prof Edy juga berharap pada masa jabatan 2017-2022, Sri Sultan HB X nantinya bisa menuntaskan persoalan besar lain, yakni angka kemiskinan DIY yang saat ini nangkring di posisi keempat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi se-Indonesia.
Ia menyatakan, pemeringkatan tersebut memang tidak bisa serta merta dijadikan acuan karena pengukurannya menggunakan ukuran moneter, dimana Badan Pusat Statistik (BPS) memakai takaran 2.100 kalori per hari.
Jika menggunakan Multidimensional Poverty Index (MPI), sambungnya, maka DIY tidak nangkring di posisi empat lagi melainkan sudah bisa dikatakan sebagai wilayah yang penduduknya cukup kaya. Pasalnya, MPI punya ukuran lebih luas, tak hanya tingkat konsumsi saja. Tingkat pendidikan, angka harapan hidup, rumah, kesehatan dan lain-lain. “Tapi apa pun itu, karena kita menggunakan ukuran moneter, bagaimanpun DIY tetap perlu perbaikan. Itu yang paling pokok. Harapannya dua-duanya bagus, yang MPI bagus dan moneter juga bagus,” katanya.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan periode kepemimpinan baru dari Sri Sultan HB X kedepan harus mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan. Tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di DIY, menurutnya butuh solusi berupa kebijakan yang tepat. Ia berharap, di masa yang akan datang Pemda DIY bisa fokus dalam penciptaan lapangan kerja, kemudahan akses modal bagi UMKM dan pemerataan hasil pembangunan. “Supaya nantinya gini ratio kita bisa dibawah rata-rata nasional,” ucapnya.