Anies Baswedan bersama istri dan Sandiaga Uno bersama istri mengakat tangan saat deklarasi pencalonan di rumah orang tua Prabowo, Jl. Kertanegara, Jakarta, Jumat (23/9/2016). (JIBI/Solopos/Antara/Reno Esnir)
Rabu, 11 Oktober 2017 20:00 WIB Miftahul Khoer/JIBI/Bisnis Politik Share :

Anies-Sandi Didesak Ganti Pengurus OK OCE dengan PNS

Anies-Sandi dinilai tak elok jika pengurus OK OCE melibatkan lingkaran tim sukses.

Solopos.com, JAKARTA — Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diminta untuk merombak jajaran pengurus program OK OCE yang saat ini tanggung jawabnya diberikan kepada orang lingkaran tim sukses.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Roy Valiant Salomo mengatakan tak elok jika setelah Anies-Sandi resmi dilantik masih melaksanakan program one kecamatan one center of entrepreneurship itu dengan melibatkan orang-orang semasa kampanyenya.

“Jika program OK OCE tersebut akan menjadi program pemerintah, tentu kepengurusan utamanya harus di tangan pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis/JIBI, Rabu (12/10/2017).

Terutama, kata dia, jika program itu sudah menyangkut dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Maka otorisasinya harus dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemprov DKI.

“Untuk eksekusi di lapangan bisa dibantu oleh swasta melalui kontrak dengan Pemda DKI. Ini yang disebut sebagai public private partnership [PPP],” ujarnya.

Program OK OCE merupakan salah satu janji program andalan semasa kampanye Anies-Sandi yang menargetkan bisa melahirkan 200.000 entrepreneurship di Jakarta.

Berdasarkan catatan Bisnis/JIBI, Indra Cahya Uno alias kakak kandung Sandiaga Uno ditunjuk sebagai Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE. Program OK OCE tersebut diinisiasi dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.

Gerakan OK-OCE akan menempatkan usaha mikro kecil kenengah dan koperasi (UMKM dan Koperasi) sebagai subyek utamanya dalam menggerakkan perekonomian rakyat secara lebih meluas dan ikut menopang perekonomian daerah.

“Untuk yang bersifat strategis dan menyangkut APBD memang harus ada tim dari Pemda DKI. Tapi untuk pelaksanaan teknis yang bisa dikerjasamakan bisa diteruskan oleh tim yang ada sekarang. Namun harus melalui kontrak kerjasama agar pertanggungjawaban kinerjanya nanti dapat dilakukan dengan baik,” paparnya.

lowongan pekerjaan
SATRIA UTAMA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

PROSTITUSI SEMARANG
Isu Penutupan Kian Santer, SK Sepi

Prostitusi di Semarang, salah satunya terpusat di kawasan Resosialisasi Argorejo atau Sunan Kuning (SK). Solopos.com, SEMARANG — Kebijakan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan Indonesia Bebas Prostitusi 2019 rupanya tak dianggap isapan jempol oleh penghuni Resosialisasi Argorejo atau Sunan Kuning…