Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. (JIBI/Solopos/Antara/Aditya Pradana Putra) Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. (JIBI/Solopos/Antara/Aditya Pradana Putra)
Selasa, 10 Oktober 2017 04:50 WIB JIBI/Solopos/Antara Semarang Share :

PROGRAM KELUARGA HARAPAN
Mensos Instruksikan Sisir Ulang Warga Miskin

Program Keluarga Harapan (PKH) disempurnakan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dengan menginstruksikan para pendamping menyisir ulang warga miskin.

Solopos.com, SEMARANG — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan penyisiran ulang warga kurang mampu di wilayah masing-masing karena jumlah keluarga penerima manfaat tersebut pada 2018 bertambah menjadi 10 juta.

“Sisir kembali, jangan sampai ada keluarga yang seharusnya memperoleh bantuan sosial malah justru terlewatkan,” kata Khofifah saat pencairan dana bantuan PKH di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).

Khofifah menegaskan bahwa keakuratan data menjadi poin utama tepat atau tidaknya sasaran bantuan sosial tersebut. Para pendamping PKH, disebutnya sebagai ujung tombak Kementerian Sosial dalam penyaluran PKH tersebut sehingga tepat sasaran.

Pendamping dan operator, lanjut Khofifah, harus siap menghadapi tambahan penerima bantuan PKH dari 6 juta jiwa pada 2017 menjadi 10 juta jiwa pada tahun 2018 mendatang, termasuk bantuan pangan dari 1,28 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat.

“Jangan anggap sepele karena tugas ini berat, jadi harus ulet dan detil, karenanya butuh komitmen kuat baik dari pendamping, bank penyalur, serta pemerintah daerah agar program ini berjalan on the track serta sesuai harapan,” ujarnya.

Khofifah menyebutkan di Provinsi Jawa Tengah, penambahan jumlah keluarga penerima manfaat pada 2018 sebanyak 460.447 keluarga. Saat ini, jumlah keluarga miskin penerima manfaat mencapai 969.513 dengan total nilai bantuan PKH Rp1,83 triliun. Total bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah kepada Provinsi Jawa Tengah senilai Rp5,34 triliun.

Khofifah menerangkan target pembangunan tahun depan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2018 menetapkan tingkat kemiskinan 9-10%, tingkat pengangguran terbuka 5,3-5,5% pada rasio gini 0.38. Target ditetapkan mengacu kepada jumlah penduduk miskin sesuai survei Bdan Pusat Statistik pada September 2016 sekitar 27,8 juta jiwa.

“Saya optimistis target tersebut bisa terpenuhi. Perluasan PKH ini menjadi salah satu cara yang ditempuh, selain program yang dilaksanakan berbagai kementerian atau lembaga lainnya. Bismillah, semoga semua berjalan lancar dan bermanfaat,” imbuhnya.

Khofifah menambahkan, PKH menjadi program unggulan nasional dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, kata dia, PKH menjadi program paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan gini rasio.

“Angkanya tinggi sekali dibanding peringkat kedua dan ketiga program lainnya yakni Program Indonesia Pintar dan subsidi listrik,” ujarnya.

[Baca juga Tahun 2018, Jateng Peroleh Dana Bansos Rp6,2 Triliun]

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga meminta dukungan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PKH di daerah masing-masing, dan juga menyinergikan PKH dengan program bansos lainnya di daerah.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

lowongan pekerjaan
KISEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Eropa pun Galau Ihwal Media Sosial

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (16/10/2017). Esai ini karya Ahmad Djauhar, Ketua Dewan Redaksi Harian Solopos dan Wakil Ketua Dewan Pers. Alamat e-mail penulis adalah djauhar@bisnis.com. Solopos.com, SOLO — Kegalauan ihwal media sosial kini melanda hampir seluruh negara di…