Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. (JIBI/Solopos/Antara-HO) Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. (JIBI/Solopos/Antara-HO)
Selasa, 10 Oktober 2017 07:50 WIB JIBI/Solopos/Antara Semarang Share :

PILKADA 2018
Kapolri Tebar Janji dan Ancaman ke Kapolda dan Kapolres

Pilkada 2018 diwajibkan Kapolri Tito Karnavian dijaga ketat kemanannya oleh para kapolda dan kapolres.

Solopos.com, SEMARANG – Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menebar janji promosi dan ancaman pencopotan kepada para kepala satuan wilayah kepolisian menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Ancaman dan janji promosi itu ia sampaikan saat Apel Kasatwil Polri 2017 yang diikuti 546 kasatwil yang terdiri atas 33 kapolda, 33 kepala biro operasional, dan 461 kapolres.

Para kapolda, kapolres, dan kepala biro operasional diancam diganti jika tidak bisa melaksanakan langkah-langkah analisis dan evaluasi kerawanan pilkada yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, kapolda dan kapolres yang berhasil menjaga dengan baik keamanan wilayah mereka masing-masing menjelang dan selama rangkaian Pilkada 2018 akan dipromosikan.

“Para kasatwil harus menyiapkan anev, langkah-langkah yang sudah disiapkan tersebut akan saya anev sekitar Desember 2017,” kata Kapolri di sela-sela Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).

Menurut dia, para kasatwil yang melakukan langkah-langkah sesuai arahan tersebut akan dipertahankan, bahkan tidak menutup kemungkinan dipromosikan.  Namun, jika ada kapolda atau kapolres yang tidak melaksanakan instruksi sesuai langkah-langkah yang disiapkan untuk mengantisipasi keamanan selama pilkada, Tito menegaskan tidak segan-segan akan mencopotnya.

“Jika tidak melaksanakan akan diganti, cari pemimpin yang lebih baik,” tambahnya.

Delapan bulan menjelang pilkada serentak pada Juni 2017, lanjut dia, sudah dilakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan terjadi gesekan. Ia menyebut salah satunya provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu lumbung terbesar. Selain itu, menurut dia, kerawanan juga terdapat di kawasan timur Indonesia seperti di Papua serta kerawanan karena isu sensitif SARA di Kalimantan Barat.

Demi menjaga kondusivitas suasana menjelang Pilkada 2018, pihaknya menurut Tito, berupaya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. “Ini adalah saatnya pendekatan dengan semua stakeholder yang terkait dengan pilkada,” katanya.

Dalam Apel Kasatwil Polri 2017 itu, Presiden Joko Widodo meminta Polri memaksimalkan upaya dalam mengamankan Pilkada 2018 serta Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019. “Menjelang 2018, juga menuju 2019, betul-betul pengamanan dipersiapkan detail. Pemetaan potensi friksi itu harus ada sehingga pencegahan bisa dilakukan,” tutur Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, suatu hal yang wajar jika terjadi kenaikan suhu politik menjelang pilkada. Kendati demikian, Polri harus menjaga situasi tersebut tetap kondusif. “Tugas kita untuk mengendalikan agar situasi itu tidak berubah menjadi panas. Suhu naik boleh, hangat sedikit, tapi jangan sampai panas,” katanya.

Selain mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo, para peserta Apel Kasatwil juga akan mendengarkan pengarahan dari Menkopolhukam, Mendagri, Menkominfo, Ketua Bawaslu, Ketua KPU dan Ketua DKPP. Dengan mengangkat tema “Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya dalam Mengamankan Pilkada Serentak 2018”, Apel Kasatwil diselenggarakan di Akpol Semarang, Senin-Rabu (9-11/10/2017).

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

lowongan pekerjaan
PT.SUMBER BARU LAND, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Ketika Uang Tunai Terpinggirkan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (16/10/2017). Esai ini karya Riwi Sumantyo, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah riwi_s@yahoo.com. Solopos.com, SOLO — Perkembangan teknologi digital yang super cepat mengubah banyak hal, baik di…