SOLOPOS.COM - Sejumlah pedagang Pasar Klewer timur menata kios daruratnya di Alut Keraton Solo, Selasa (19/9/2017). (Bayu Jatmiko Adi/JIBI/Solopos)
Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo yakin masalah sewa Alut tidak akan serumit ini kalau PB XIII turun tangan.
Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, berharap bisa berbicara secara langsung dengan Raja Keraton Solo Paku Buwono (PB) XIII terkait sewa lahan Alun-Alun Utara (Alut) untuk pasar darurat Klewer timur.
Rudy meyakini masalah sewa Alut untuk pasar darurat Klewer tidak akan serumit saat ini jika pembicaraannya dilakukan langsung dengan PB XIII Hangabehi. (Baca: Sewa Alut Keraton Solo Naik, Disdag Puyeng)
Kendati Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akhirnya menyepakati nilai sewa Rp2,5 miliar per tahun, Rudy merasa tak habis pikir dengan tawaran denda Rp25 juta per hari serta usulan K.G.P.H. Benowo yang menginginkan pasar darurat dipindah ke Pagelaran Keraton.
Kendati Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akhirnya menyepakati nilai sewa Rp2,5 miliar per tahun, Rudy merasa tak habis pikir dengan tawaran denda Rp25 juta per hari serta usulan K.G.P.H. Benowo yang menginginkan pasar darurat dipindah ke Pagelaran Keraton.
Hingga Senin (10/9/2017), Pemkot Solo masih melanjutkan pembicaraan dengan Keraton Solo terkait perjanjian sewa Alut. “Hari ini masih ada upaya nego. Yang jelas tidak ada itu yang namanya denda Rp25 juta/hari. Itu arogan namanya. Mereka itu berdiri di mana kok berani mendenda negara?” kata Rudy saat berbincang dengan Solopos.com, Senin.
Seperti diketahui, komunikasi masalah sewa Alut Keraton Solo sering dilakukan Pemkot Solo bersama kuasa hukum PB XIII Ferry Firman Nurwahyu dan Benowo. Rudy mempertanyakan dasar mereka menerapkan denda jika hingga akhir masa sewa Pemkot Solo belum bisa mengembalikan para pedagang ke Pasar Klewer. (Baca: Pemkot Diminta Beri Kepastian Sewa Lahan Alut Paling Lambat Senin)
Terkait usulan Benowo agar pasar darurat dipindah ke Pagelaran Keraton, Rudy juga tidak mau menerima karena tempat tersebut termasuk cagar budaya dan tidak boleh berubah fungsi. Dia tidak menampik sering berdebat masalah alih fungsi Pagelaran Keraton saat tempat itu menjadi pasar darurat pedagang dari Pasar Klewer sisi barat.
“Dulu itu kan pedagang sewa mandiri. Kami dulu sering berdebat karena itu cagar budaya.”
Rudy dengan tegas menyatakan tetap akan menyewa kawasan Alut Keraton untuk pasar darurat. “Ya nanti dinego lagi. Durasi tetap satu tahun, nilainya Rp2,5 miliar, juga enggak ada urusan denda. Itu sebenarnya kalau Sinuhun yang ngendika [bicara] sendiri pasti digratiskan kok,” tutur Rudy.
Sementara itu, Benowo berharap segera ada kejelasan terkait kerja sama sewa Alut. Meskipun kawasan Alut sudah ditempati pedagang, Benowo justru mengusulkan agar mereka dipindah ke Pagelaran Keraton. Alasannya, Alut akan dipakai untuk sekaten.
“Ini Sura, Sapar, sebentar lagi Mulud. Kalau masih ada barangnya kan repot,” kata Benowo yang pada Minggu (9/10/2017) lalu dikukuhkan sebagai Pengageng Pariwisata Keraton Solo.
Menurut dia, Keraton sedianya masih mempertimbangkan permintaan Pemkot Solo untuk menyewa atau meminjam kawasan Alut. “Sebenarnya baru mau dipertimbangkan ternyata pedagang sudah diizinkan pindah ke alun-alun. Jadi kalau ini [kerja sama sewa] tidak segera ada kejelasan, betul akan saya tutup itu pasar darurat.”
Di sisi lain, kendati tawar menawar sewa Alut ini berlangsung alot, Kepala Dinas Perdagangan Solo, Subagiyo, tetap optimistis Keraton memberikan izinnya agar Alut jadi pasar darurat. “Yang jelas kami terima sewa Rp2,5 miliar per tahun sampai proyek Klewer itu selesai. Artinya, jika masa sewa sudah berakhir namun proyek pasar belum selesai, akan ada perpanjangan, bukan denda Rp25 juta/hari,” kata Subagiyo.